Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Massa Bakar Spanduk Bergambar Jokowi dan Kaesang

Laporan Reporter WARTAKOTALIVE.COM, Rafsanzani Simanjorang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-Unjuk rasa yang mengatasnamakan dirinya pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) berlangsung di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

120'an mahasiswa tampak membawa bendera kuning dan sejumlah tulisan spanduk.

Dari pantuan Warta Kota di lokasi, pendemo membakar tiga buah ban bekas di jalan Medan Merdeka Barat pada kisaran pukul 17.45 WIB.

Di dalam ban tersebut, terdapat sejumlah bahan mudah terbakar seperti kardus bekas.

Baca juga: Prabowo Dituduh Dapat Fee Pembelian Pesawat Mirage Bekas, Wamenhan: Fitnah, Tidak Pernah Ada Kontrak

Usai api menyala, pendemo lalu membakar sebuah spanduk besar bergambarkan presiden Joko Widodo bersama putranya, Kaesang Pangarep.

Dalam unjuk rasanya, PMII menyatakan 11 sikap tuntutan kepada Joko Widodo termasuk jajaran pejabat negara untuk patuh pada aturan demokrasi dan bertanggungjawab terhadap pemilu yang adil, bersih dan penuh kekujuran.

Termasuk pula penurunan harga bahan pokok, mengentikan KKN dan penggunaan kekuasaan untuk menurunkan demokrasi lainnya.

Diketahui sebelumnya, sebelum demo, massa lebih dulu mengelilingi bundaran HI sebanyak tiga kali lalu longmarch dari Bundaran HI ke Patung Kuda.

Baca juga: Film Dokumenter Dirty Vote Rugikan Kubu Prabowo-Gibran, Pengamat: Motif Politiknya Sangat Kuat

Massa tiba pukul 17.00 WIB di Patung Kuda.

Tampak peserta demo membawa bendera kuning, sebuah bendera yang kerap digunakan saat ada kematian, maupun saat membawa jenazah ke makam.

Terlihat pula bendera kuning yang massa bawa di pasang di pagar beton yang dipasang untuk menutup Jalan Medan Merdeka Barat.

Hamas, selaku humas PB PMII menyebut alasan pihaknya mengelilingi HI dan longmarch guna membangun kesadaran di masyarakat bahwa demokrasi tidak baik-baik saja.

Baca juga: Rektor dan Mahasiswa Angkat Isu Pemakzulan Jokowi, Anies: Mereka Gelisah, Kami Tawarkan Perubahan

"Masyarakat harus terbuka itu. Memang proses-proses demokrasi kan berlangsung di balik kekuasaan," katanya di lokasi.

Hamas menyebut proses tersebut sulit terlihat namun, ia mengklaim film Dirty Vote mengungkap penistaan terhadap demokrasi.

Selain itu, Hamas menyebut alasan pihaknya membawa bendera kuning.

"Itu tagar yellow flig demokrasi atau bendera kuning demokrasi. Menandakan Jokowi telah membunuh demokrasi, dan sedang dan akan mematikan demokrasi," katanya.

Menurut pihaknya, demokrasi saat ini telah disepelekan

Pihaknya lalu meminta, aktivitis, mahasiswa dan masyarakat harus kritis akan hal tersebut.

Tuntut pemakzulan Jokowi

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia (AMSI) akan menggelar aksi atau demonstrasi di Patung Kuda, Senin (12/2/2024) siang.

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari seruan sejumlah guru besar dan sivitas akademika yang menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Koordinator aksi Lingga Pangayumi Nasution mengatakan, aksi ini menentang gerakan yang mereka anggap liar dan membawa politik praktis ke dalam lingkungan kampus.

"(Aksi ini) sebagai perlawanan terhadap oknum-oknum yang mencederai nama baik perguruan tinggi dan segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu proses pesta demokrasi serta upaya pemakzulan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu," kata Lingga melalui keterangan resmi.

Sementara itu Polres Metro Jakarta Pusat akan mengawal demo mahasiswa di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, dengan menerjunkan 2.375 personel, Senin (12/2/2024).

"Kami turunkan 2.735 personel," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Diatmoko saat dihubungi, Senin.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Gelar Aksi di Patung Kuda, Bawa Spanduk Besar Politik Gentong Babi Ala Jokowi

Pengalihan arus lalu lintas, katanya bersifat situasional.

Jelang demo berlangsung, polisi akan menutup Jalan Medan Merdeka Barat.

"Nanti yang ditutup di depan Gedung Sapta Pesona," ujar Diatmoko.

Baca juga: Mahasiswa dan Alumni Unas Gelar Aksi Bakar Ban, Tolak Politik Dinasti Jokowi

Secara terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengimbau personel yang bertugas bertindak persuasif dan tidak terprovokasi.

Susatyo juga mengimbau massa untuk tertib.

"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa," ujar Susatyo.

Baca juga: Mahasiswa Akui Dapat Intimidasi dari Pendukung Paslon Nomor 2 Sebelum Unjuk Rasa Pemakzulan Jokowi

Dia berharap, aksi unjuk rasa berjalan damai dan massa tidak memaksakan kehendak.

"Jangan anarkistis dan tidak merusak fasilitas umum.

Hormati dan hargai pengguna jalan lain," ucap Susatyo.

Guru besar dan mahasiswa Trisakti bacakan maklumat

Satu persatu kampus serta gerakan mahasiswa menyatakan sikap terkait situasi demokrasi yang tengah panas terjadi di Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini.

Bersama civitas akademika Guru Besar, pengajar, mahasiswa, karyawan, hingga alumni Universitas Trisakti, mereka menyerukan sikap tegas yang bertajuk 'Maklumat Trisakti Melawan Tirani'.

Pernyataan itu dibacakan langsung oleh Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika, di depan tugu reformasi 12 Mei, Jumat (9/2/2024).

Disampaikan Vladima, pernyataan sikap itu ditujukan sebagai bentuk kekhawatiran atas matinya reformasi dan lahirnya tirani (penguasa tunggal) di Indonesia.

Baca juga: Rektor dan Mahasiswa Angkat Isu Pemakzulan Jokowi, Anies: Mereka Gelisah, Kami Tawarkan Perubahan

"Kami menentang berbagai pelanggaran ketika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden, diikuti oleh jajaran pejabat istana, Kementerian dan lembaga hingga penyelenggara Pemilu KPU," kata Vladima.

Oleh karenanya pada kesempatan tersebut, pihaknya menyatakan penolakan atas personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral. 

"Bantuan sosial yang sejatinya merupakan hak-hak rakyat ternyata dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi seorang Joko Widodo dan pribadi-pribadi pejabat pendukung pasangan calon (paslon) tertentu," jelas dia.

Selain itu, dia juga menegaskan penolakan atas segala bentuk pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan.

Menurutnya, apabila negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu.

Baca juga: Bela Presiden Jokowi yang Dibilang Nggak Bisa Kerja, Prabowo: Sorry Ye, Lu Siapa? 

"Ini merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi," katanya.

Oleh karena itu, Vladima menyatakan sikap untuk mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa dan para aktivis.

Begitu pula terhadap warga biasa yang bersuara kritis, termasuk pengondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Menurut Vladima, pihaknya sudah mengendus bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak adil, tidak bebas, dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi. 

"Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu," jelasnya.

Baca juga: Hadir di Si Jalak Harupat, Gibran: Tetap Tenang Kawal Kemenangan, Jangan Sampai Golput

"Kami mendukung suara gerakan keprihatinan Guru Besar beserta Civitas Akademika dari berbagai Universitas, lembaga dan sekolah tinggi atas kemunduran demokrasi saat ini dan
mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar," imbuh dia.

Di akhir, pihaknya kini mendesak agar Presiden Joko Widodo dan seluruh penyelenggara negara agar kembali ke jalur Reformasi 1998.

Yakni, menegakkan supermasi hukum, hak asasi manusia (HAM), memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan mengadili kroni-kroni Soeharto.

"Menjaga otonomi daerah, mencabut dwifungs ABRI, dan membatasi kekuasaan melalui UUD 1945," pungkas dia

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google NEWS