Pilpres 2024

Guru Besar hingga Mahasiswa Trisakti Bacakan Maklumat Lawan Tirani: Aksi Jokowi Bagi Bansos Disorot

Pernyataan itu dibacakan langsung oleh Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika, di depan tugu reformasi 12 Mei

Penulis: Nuri Yatul Hikmah | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Nuri Yatul Hikmah
Pembacaan maklumat Trisakti melawan tirani di depan Tugu Reformasi 12 Mei, Jumat (9/2/2024) 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah


WARTAKOTALIVE.COM, GROGOL PETAMBURAN — Satu persatu kampus serta gerakan mahasiswa menyatakan sikap terkait situasi demokrasi yang tengah panas terjadi di Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini.

Bersama civitas akademika Guru Besar, pengajar, mahasiswa, karyawan, hingga alumni Universitas Trisakti, mereka menyerukan sikap tegas yang bertajuk 'Maklumat Trisakti Melawan Tirani'.

Pernyataan itu dibacakan langsung oleh Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika, di depan tugu reformasi 12 Mei, Jumat (9/2/2024).

Disampaikan Vladima, pernyataan sikap itu ditujukan sebagai bentuk kekhawatiran atas matinya reformasi dan lahirnya tirani (penguasa tunggal) di Indonesia.

Baca juga: Rektor dan Mahasiswa Angkat Isu Pemakzulan Jokowi, Anies: Mereka Gelisah, Kami Tawarkan Perubahan

"Kami menentang berbagai pelanggaran ketika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden, diikuti oleh jajaran pejabat istana, Kementerian dan lembaga hingga penyelenggara Pemilu KPU," kata Vladima.

Oleh karenanya pada kesempatan tersebut, pihaknya menyatakan penolakan atas personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral. 

"Bantuan sosial yang sejatinya merupakan hak-hak rakyat ternyata dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi seorang Joko Widodo dan pribadi-pribadi pejabat pendukung pasangan calon (paslon) tertentu," jelas dia.

Selain itu, dia juga menegaskan penolakan atas segala bentuk pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan.

Menurutnya, apabila negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu.

Baca juga: Bela Presiden Jokowi yang Dibilang Nggak Bisa Kerja, Prabowo: Sorry Ye, Lu Siapa? 

"Ini merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi," katanya.

Oleh karena itu, Vladima menyatakan sikap untuk mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa dan para aktivis.

Begitu pula terhadap warga biasa yang bersuara kritis, termasuk pengondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Menurut Vladima, pihaknya sudah mengendus bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak adil, tidak bebas, dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi. 

"Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu," jelasnya.

Baca juga: Hadir di Si Jalak Harupat, Gibran: Tetap Tenang Kawal Kemenangan, Jangan Sampai Golput

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved