VIDEO Praktisi Hukum Sesalkan Sivitas Akademik Perguruan Tinggi Kekuarkan Petisi

WARTAKOTALIVE.COM, CEMPAKA PUTIH - Komando Masyarakat Arus Depan (Komrad) Pancasila menggelar diskusi yang sedang ramai dibicarakan yaitu petisi Sivitas Akamdemika Perguruan Tinggi yang meminta proses Pemilu 2024 jujur dan adil.

Praktisi Hukum, Rony E Hutahean mengatakan, awalnya ia melihat kritikan yang dilakukan oleh Universiras Gadjah Mada (UGM) adalah murni aspirasi.

Namun, tiba-tiba ia melihat sejumlah Universitas melakukan hal yang sama dan ia pun berpandangan apa yang terjadi bukanlah sebuah aspirasi.

Apalagi ada salah satu Capres 2024 mengomentari adanya petisi tandingan membela Presiden Jokowi.

"Sebaiknya adalah tiga Capres ini diam, tapi ini tidak, seakan-akan membuat hal ini jadi ramai," ucap Rony di Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).

Rony sebagai seorang praktisi menyarankan kepada seluruh guru besar di perguruan tinggi melakukan komunikasi dan pendekatan persuasif secara langsung dengan pemerintah.

Sebab, kata Rony, para Sivitas Akademik Perguruan Tinggi memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi yang baik.

"Saya rasa para guru besar Universitas ini punya kualitas komunikasi dan minta duduk bareng dengan Presiden Jokowi," tegasnya.

Baca juga: Dudung Meyakini Tidak Ada Tekanan saat Rektor Beri Video Apresiasi Kinerja Jokowi

Pria berjas biru itu menilai, Presiden Jokowi bukan pemimpin yang anti kritik selama memimpin Indonesia dua priode.

Sehingga, Rony yakin Presiden Jokowi pasti bersedia berkomunikasi dengan para guru besar demi demokrasi yang jujur dan adil.

"Jangan seperti ini karena yang bingung adalah rakyat. Mereka menganggap apa yang dipertonton di media massa negara sedang tidak baik-baik saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Sivitas Akademik Universitas Bung Karno (UBK) melakukan deklarasi pemilu jujur dan adil dengan tema 'Mencegah Kemunduran Demokrasi di kampusnya, Senin (5/2/2024) sore.

Baca juga: Hargai Gerakan Civitas Akademika, Bahlil: Kami Yakin Guru Besar dan Dosen Punya Integritas

Sejumlah dosen, mahasiswa dan Rektor UBK, Dr Didik Suhariyanto menyatakan ingin demokrasi yang lurus dan tidak merusak tatanan kebangsaan.

Didik menilai, Pemilu 2024 ini banyak nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi masyarakat dirusak oleh aturan yang dilanggar.

"Sosio demokrasi atau demokrasi masyarakat, yaitu demokrasi politik dan ekonomi rakyat. Sosio demokrasi mengabdi kepada masyarakat bukan kepentingan kelompok dan golongan," kata Didik, Senin. (m26)