Fedi Nuril tak Gentar Diserang Pendukung Prabowo, Ini Kata Komnas HAM dan LPSK Soal Pilpres

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Aktor Fedi Nuril patut diacungi jempol. Dia berani menyuarakan masa kelam Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto yang merupakan mantan menantu Presiden ke-2 RI Soeharto, diduga terlibat kasus penculikan para aktivis 1998.

Baca juga: Fedi Nuril Main Peran Utama Film Rumah Masa Depan, Ceritanya Relevan dengan Kehidupan Masyarakat

Akibat kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat itu, Prabowo pun dipecat dari institusi TNI AD.

Sayang, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat ini tak bisa dilakukan, meski sudah berganti presiden beberapa kali.

Bahkan, semasa kampanye 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyuarakan keberaniannya membongkar kasus itu, namun semua hanya isapan jempol belaka.

Melihat realita itu Fedi Nuril terpanggil untuk mengingatkan rakyat Indonesia, minimal generasi muda.

Baru-baru ini Fedi Nuril trending topic di Twitter atau X karena ia membahas soal Prabowo Subianto.

Baca juga: Viral, Ahok Anjurkan Publik tak Pilih Prabowo, Sebut Jokowi, Gibran tak Bisa Kerja, Apa Reaksi TKN?

Tak hanya tegas memastikan diri tak akan memilih paslon capres nomor urut 02 dalam pemilu nanti, Fedi Nuril juga menyinggung soal kasus penculikan aktivis 1998.

Hal itu kemudian membuat Fedi Nuril diserang banyak netizen, karena dianggap masih membahas soal isu usang.

“Masih saya bahas karena belum diadili dan masih ada yang belum pulang, entah masih hidup atau mati,” tegas Fedi Nuril dikutip Tribunnews.com, Rabu (7/2/2024).

“Dari 2007 sampai sekarang, ‘Aksi Kamisan’ masih dilakukan tiap Kamis di depan Istana Negara,” lanjut Fedi Nuril.

Diserang dengan narasi tidak tahu apa-apa soal tahun tersebut, Fedi Nuril langsung mengklaim dirinya sudah cukup dewasa untuk memahami dugaan peristiwa penculikan para aktivis di 1998.

“Waktu kejadian, gue udah SMA dan sampai sekarang pun masih jajan cireng,” kata Fedi Nuril.

Semakin bersuara, Fedi Nuril tak henti diserang pendukung dari paslon nomor urut 02 terutama Prabowo Subianto.

Fedi Nuril disebut membawa narasi yang basi di media sosial karena terus membahas soal dugaan penculikan.

Ia dengan tegas tidak peduli karena ingin menyampaikan suaranya.

“Gue nggak peduli narasinya udah basi atau nggak. Gue cuma mau bersuara,” ungkap Fedi Nuril.

Sekadar informasi, Fedi Nuril sempat menghebohkan jagat media sosial khususnya twitter lewat cuitan tentang pilihan politiknya jelang Pilpres 2024.

Fedi Nuril mengklaim belum tau akan memilih siapa di Pemilu 2024 nanti, namun ia memastikan tak akan memilih paslon nomor urut 02.

Komnas HAM dan LPSK

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) meminta presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 tidak melemahkan kewenangan dan sumber daya mereka.

Pesan ini tertuang dalam pernyataan bersama LNHAM yang terdiri dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, tuntutan ini disampaikan setelah sejumlah lembaga tersebut mencermati kampanye dan lima debat Pilpres 2024.

“Kami menuntut komitmen dari pemerintah hasil Pemilu 2024 untuk memperkuat Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebaliknya tidak melakukan pelemahan, baik dalam hal kewenangan, anggaran, maupun SDM,” kata Anis dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan terus memantau pelaksanaan Pemilu 2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan kewenangan setiap lembaga.

Lebih lanjut, Anis menyatakan pihaknya berkomitmen bakal memantau kinerja pemerintah yang dipilih masyarakat.

“Terutama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terutama hak-hak kelompok rentan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen mendorong partisipasi presiden dan cawapres terpilih dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak disabilitas.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki perspektif mengenai disabilitas yang lebih dalam sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pembentukan Data Nasional Penyandang Disabilitas dan Kartu Penyandang Disabilitas, sebagai data dasar pemenuhan layananan umum serta layanan untuk mendapatkan Konsesi,” ujar Dante.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Olivia Salampessy menyebut kekerasan yang terjadi di ruang personal menempati urutan tertinggi, yakni mencapai 70 persen dari semua kasus yang terdata selama 22 catatan tahunan (Catahu).

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa keluarga, rumah tangga, dan perkawinan bukan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden terpilih dinilai perlu mengoreksi berbagai elemen diskriminatif berbasis gender pada Undang-Undang Perkawinan.

“Memastikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga layanan tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),” ujar Olivia.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News