Optimis Menangkan Prabowo-Gibran di Bumi Lancang Kuning, Komandan Sakti: Kampanye Door to Door

Hingga saat ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum menggunakan haknya untuk memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan capres-cawapres pilihannya pada Pilpres 2024.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, pihaknya akan sangat gembira jika Jokowi akhirnya memutuskan berkampanye untuk kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (untuk memutuskan berkampanye atau tidak). Jika beliau berkampanye, kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali beliau akan turun gunung," kata Muzani di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Muzani memastikan, kalau pihaknya akan tetap menghormati apabila Presiden Jokowi pada akhirnya memutuskan tidak memihak dan tidak berkampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres.

Muzani yakin, pihaknya bisa memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran Pilpres 2024, meski Jokowi tak ikut berkampanye.

"Jika beliau akan tetap seperti (sekarang ) ini tidak berkampanye, kami menghormati dan kami juga percaya diri bahwa Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Muzani menjelaskan bahwa Jokowi pada Rabu (24/1/2024) belum menyatakan akan berkampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres.

Jokowi hanya mengatakan bahwa regulasi yang ada memperbolehkan seorang presiden untuk memihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Pak Jokowi belum kampanye. Pak Jokowi hanya mengemukakan ketentuan undang-undang bahwa sebagai hak politik memungkinkan seorang presiden,"

"Seorang wakil presiden, seorang kepala daerah, bahkan menteri boleh untuk berkampanye, tapi dengan syarat," imbuhnya Muzani.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) punya alasan tersendiri mengapa punya kecenderungan memihak pada salah satu dari tiga calon presiden.

Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan seorang presiden memang boleh ikut berkampanye dan memihak pada salah satu capres.

Syaratnya, presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Saat itu Jokowi ditanya tentang banyaknya menteri non-partai yang justru banyak berkampanye untuk capres.

Menurutnya aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi. 

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

(Wartakotalive.com)