Pembangunan Jalur Tengkorak di Parung Panjang, Mulyadi Minta Intervensi Pemerintah Pusat

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, mengatakan pemerintah pusat akan mengintervensi perbaikan jalur tambang di Jalan Mohamad Toha dan Jalan Parung Panjang-Bunar atau Lebak Wangi , Kecamatan Parung Panjang.

"Alhamdulillah, perbaikan Jalan Mohamad Toha dan Jalan Parungpanjang-Bunar atau Lebak Wangi bakal dapat alokasi anggaran Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024," kata Mulyadi di Cibinong, Jumat (26/1/2024).

Dia menjelaskan Jalan Parung Panjang selama ini menjadi sumber polemik maupun konflik antara supir dan masyarakat karena arus lalu lintas truk tambang mengganggu keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga.

"Waktu kegiatan reses ke Parung Panjang beberapa waktu lalu, saya merasa miris dan sedih. Panitia menampilkan korban yang kakinya amputasi karena  kecelakaan lalu lintas truk tambang," ucap Mulyadi.

Baca juga: Bentuk Karakter Anak Kota Bogor Atang Trisnanto Dorong Gabungan Organisasi Wanita Jadi yang Terdepan

Pertemuan dengan korban truk tambang saat reses ini memunculkan tekad dalam diri Mulyadi untuk menyelesaikan masalah pembangunan jalan tambang yang dikenal dengan sebutan 'jalur tengkorak' ini.

"Saya mencari solusi atas persoalan ini dengan memanfaatkan payung hukum Inpres Jalan Daerah. Kalau menunggu inisiatif dari pemerintah daerah pasti lama," ujarnya.

Saat ini nilai dana IJD yang akan digunakan untuk revitalisasi jalan tambang di Parung Panjang ini masih dihitung.

"Rencananya proyek tersebut akan dilelang pada Bulan Februari mendatang. Kementerian PUPR akan melakukan pelabaran dan peningkatan kualitas jalur eksisting," imbuhnya.

Mulyadi menuturkan bahwa IJD di Kecamatan Parungpanjang tersebut sudah ia sampaikan ke Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Triadi, Kepala DBMP Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono,  Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih dan jajajaran.

"Setelah reses di Parung Panjang selama beberapa hari, saya ketemu Pj Gubernur Jawa Barat. Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan diundang ke Komisi V DPR bersama Pemprov Banten untuk menyelesaikan persoalan ini," tutur Mulyadi.

Namun Mulyadi menegaskan intervensi pembangunan jalan tambang melalui IJD ini bukanlah solusi permanen atas persoalan truk tambang di wilayah Bogor Barat.

Pasalnya, volume truk tambang yang lalu lalang di Parung Panjang sangat tinggi sehingga perlu dibangun jalan khusus tambang.

"Volume truk tambang yang beroperasi di Parung Panjang setiap hari mencapai 5.000 truk. Kalau dijejer seperti gerbong kereta. Karena itu, perlu dibuat jalur khusus tambang yang terpisah dari jalan umum," imbuhnya.

Namun pembangunan jalan tambang ini sebenarnya menjadi kewenangan pemprov Jawa Barat.

Jika Pemprov Jawa Barat tidak bisa memberi solusi permanen dengan membangun jalur khusus tambang, maka Mulyadi akan meminta intervensi pemerintah pusat.

"Apapun proyeknya, semua ada aturannya. Saya mau berjuang selama ada payung hukumnya, termasuk pembangunan jalan tambang di Parung Panjang ini," tandasnya.