Jokowi Cetak Sejarah, Politisi PDIP: Presiden Mengampanyekan Anaknya Jadi Wapres, Pertama di Dunia!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kekesalan politisi PDIP terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya sudah membuncah.

Selain pengkhianatan, terbaru Presiden Jokowi membuat pernyataan yang sangat provokatif, yakni seorang presiden boleh ikut kampanye dan berpihak.

Baca juga: Presiden Jokowi Bikin Syok Soal Netralitas di Pilpres 2024, Apa Kata JK, PDIP dan Timnas AMIN?

Pernyataan tersebut kini ramai di masyarakat, sebagian besar kaget, tak menyangka seorang presiden mengucapkan hal itu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya tak ikut berkampanye saat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu yang harus dihindari," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Itu disampaikan Komarudin menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca juga: Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Memihak Diklarifikasi, Meutya Hafid: Beliau Masih Netral

Jika tidak, menurut Komarudin, kekhawatiran publik akan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat ini kembali terjadi.

Komarudin lantas bicara tentang etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.

Menurut dia, soal etika dan moral terus diperjuangkan para tokoh nasional karena merupakan prinsip kehidupan bernegara.

Dalam hal ini, Komarudin mengingat bagaimana mulanya Presiden Jokowi mengaku taat pada aturan konstitusi.

Namun, jika presiden masih aktif, lalu ikut berkampanye, hal tersebut dinilai akan menimbulkan pertanyaan publik.

"Waktu pelantikan, saya masih ingat kata-kata dia (Jokowi). Dia hanya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat. Kalau tindakan seperti begitu, apa tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat? Itu satu," ucap anggota Komisi II DPR ini.

Ia pun menilai, Presiden Jokowi harus mengingat bagaimana dia menekankan semua pejabat publik untuk netral dalam pemilu.

Pernyataan ini, menurut Komarudin, masih terekam jelas dan bisa diakses publik sampai kapan pun melalui media internet.

"Tapi kemudian, presiden sekarang menunjukkan keberpihakan jelas kepada partai politik, itu menandakan Pemilu 2024 tidak mungkin pemilu yang jurdil. Kontradiktif pernyataan-pernyataan dengan tindakan yang terus terang menyampaikan itu," ujar dia.