Deklarasi Dukungan untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Utara, Ketua AMG Optimis Menang Satu Putaran

"Jokowi tidak main-main membangun dinasti politik. Tidak hanya Gibran jadi cawapres tapi Kaesang jadi ketua umum PSI.  Itu Jokowi melakukan itu bukan setahun dua tahun"

"Tapi kata media sudah sejak 2019 saat menjadikan Gibran jadi wali kota Surakarta. Bahkan dalam dua hari saja Kaesang langsung jadi ketua umum PSI," ujar dia.

Prof Ikrar mengungkapkan ketika Gibran menjadi Wali Kota Solo kemudian ingin didorong menjadi cawapres di Pemilu 2024.

Jalan Gibran sangat mulus, tidak ada kendala apapun yang menjegalnya.

“Seandainya Gibran bukan anak Presiden dan Jokowi tak punya ipar ketua MK itu menurut saya hampir-hampir tidak mungkin Gibran itu lolos di MK. Atau Kaesang kalau bukan anak Presiden mana mungkin Kaesang jadi ketum PSI,” tuturnya.

Dia kemudian mengkritik para politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang awalnya menolak Prabowo jadi presiden, sekarang malah mati-matian mendukungnya.

"Saya heran dengan teman-teman PSI yang muda-muda  itu ya, yang dulu sangat anti Prabowo sekarang ya kita lihat. Ada jejak-jejak digitalnya" pungkas Prof Ikrar.

Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda.

Dimana kegiatan ini menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.

Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi.

Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.

“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Jokowi: Presiden boleh kampanye

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu.

Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.