Jokowi Tegaskan, Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak Salah Satu Capres

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo punya alasan tersendiri mengapa punya kecenderungan memihak pada salah satu dari tiga calon presiden.

Jokowi dengan tegas mengatakan seorang presiden memang boleh ikut berkampanye dan memihak pada salah satu capres.

Syaratnya, presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Saat itu Jokowi ditanya tentang banyaknya menteri non-partai yang justru banyak berkampanye untuk capres.

Menurutnya aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

Baca juga: Dugaan GanjarTerbukti, Presiden Jokowi Kunjungi Jawa Tengah Usai Dia Kampanye di Provinsi yang Sama

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh.

Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya seperti dilansir Kompas.com.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan.

Baca juga: Akun Medsos Kemenhan Promosikan Prabowo-Gibran, Ganjar Singgung Konflik Kepentingan Menteri

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.

Acungkan dua jari menyenangkan

Presiden Jokowi kepergok mengacungkan salam dua jari dari mobil kepresidenan.

Video itu kemudian menjadi viral karena menunjukkan keberpihakan Presiden kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui Gibran adalah putera sulung Presiden.

Saat itu mobil kepresidenan Indonesia I melintas di sebuah daerah ada banyak warga yang menunggu di sisi kiri dan kanan jalan.

Para warga kemudian meneriakkan nama calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Namun, tiba-tiba dari dalam mobil tampak tangan yang berkemeja putih mengacungkan dua jari dari jendela bagian belakang mobil.

Hingga saat ini, belum jelas tangan siapa yang mengacungkan dua jari itu.

Baca juga: Setelah Jokowi bagi Bansos di Jawa Tengah, Ganjar Kembali Kampanye di Kandang Banteng Tersebut

Diduga kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja di Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa, 23 Januari 2024.

Jokowi kemudian merespons video viral yang menampilkan pose jari tangan dari dalam mobil itu.

Presiden Jokowi memang tidak memberikan jawaban soal tangan siapa yang keluar dari kaca mobil dan berpose dengan dua jari tersebut. Hanya saja, Kepala Negara menyebut kata "menyenangkan".

"Ya kan menyenangkan. Menyenangkan," ujar Jokowi.

Saat ditanya lebih lanjut soal apa yang dimaksud dengan menyenangkan itu, Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa menyenangkan jika dirinya bertemu dengan masyarakat.

"Ya enggak tahu. Menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan," katanya.

Jokowi harusnya tahan diri 

Pengamat politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan menilai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah menjelang pemungutan suara dipandan sebagai sesuatu yang tak elok.

Terlebih dilakukan pada masa kampanye terbuka. Kunjungan Jokowi justru akan membingungkan warga serta mengganggu proses jalannya demokrasi.

Seperti diketahui pada Januari ini Presiden tercatat telah mengunjungi sejumlah daerah di Jateng. Di awal Januari Jokowi sempat mengunjungi Cilacap, Banyumas, Purworejo, dan Brebes.

Lalu, pada Senin (22/1/2024), Jokowi melakukan kunjungan ke Salatiga, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Kemudian, pada Selasa (23/1/2024), Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Grobogan, Blora, dan Kota Semarang.

Baca juga: VIDEO Menginap di Rumah Warga Gunung Kidul DIY, Ganjar Minum Jamu Bareng

"Sejak minggu kemarin kan kita memasuki kampanye terbuka, tampaknya seharusnya tidak dilakukan kunjungan itu ke daerah mana pun, bukan hanya Jateng," ungkap Andreas melalui sambungan telepon, Senin (22/1/2024).

Menurut dia, terlepas dari posisinya sebagai kepala negara yang berhak untuk menjumpai masyarakat, Jokowi mestinya mampu menahan diri.

Hal ini mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Di pilpres Pak Jokowi sadar atau tidak sadar, orang sudah tahu ada konflik kepentingan, dalam hal ini citranya Gibran.

Alangkah baiknya sebagai presiden tidak melakukan apa pun kunjungan ke daerah supaya bisa berjarak, harus berjarak," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Tak hanya itu, kunjungan Jokowi akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam rangkaian kampanye yang sudah dijadwalkan KPU. Pasalnya, masyarakat mungkin cenderung ingin bertemu dengan Presiden.

Baca juga: VIDEO Bertemu Pemuda Kulonprogo, Alam Ganjar Suarakan Program Internet Gratis dan Satu Sarjana

"Di samping sebetulnya kalau Pak Jokowi dateng akan terjadi, orang bertemu ingin melihat, sementara kampanye terbuka dibagi menjadi zona-zona, Jateng hari ini partai apa, besok partai apa, dan seterusnya," jelasnya.

Baca juga: Optimis Lolos Putaran Kedua, Simpul Relawan Ganjar-Mahfud Sasaran Suara Millenial dan Generasi Z

"Akan sangat membingungkan masyarakat dan merepotkan petugas. Karena pertimbangannya Pak Jokowi punya kondisi conflict of interest," lanjutnya.

Dia juga mengatakan, petugas kepolisian juga bakal disibukkan dengan pengamanan Jokowi di daerah. Padahal, pihak kepolisian juga harus mengamankan kampanye.

"Bukan mengatakan masyarakat dikonsolidasikan untuk menyambut Pak Jokowi, tapi biarlah suasana di jalan, di masyarakat itu pas lagi kampanye tidak diganggu oleh kegiatan kepala negara," tuturnya.

Andreas menilai kondisi yang relatif aman saat ini tidak mewajibkan Jokowi mengunjungi masyarakat di tengah masa kampanye.

"Kecuali memang ada kondisi seperti bencana yang memerlukan Pak Jokowi untuk ke lapangan, kalau ini kan normal-normal saja," tandasnya.