Jadi Presiden, Anies Pastikan Seluruh Rakyat Indonesia Terdaftar di BPJS: Nyawa Itu Penting!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Desak Anies edisi Perempuan, Agraria, dan Lingkungan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan di Half Patiunus, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024.

Anies mengungkapkan komitmennya terhadap perbaikan cakupan (coverage) maupun sistem kesehatan semesta Indonesia melalui BPJS.

“Semua bisa mendapatkan perlindungan ketika harus dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Baca juga: Ditanya Soal Ketimpangan untuk Pasien BPJS, Begini Respons Anies

"Karena itu sifatnya universal. Ada yang mendaftar ikut BPJS, tetapi bagi yang tidak mampu, pemerintah yang mendaftarkan, sehingga bisa terjamin kalau sakit. Penanganan kepada mereka yang miskin, yang lemah terbereskan di situ,” imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu lantas menceritakan pengalamannya di ibu kota.

“Waktu bertugas di Jakarta, ketika baru masuk, saya cek, berapa warga Jakarta yang tidak tercover BPJS. Ternyata yang tidak tercover itu, angkanya 27 persen, serempat warga dan pasti yang paling bawah. Kita menutup itu dengan mengalokasikan sekitar Rp1,3 triliun ke BPJS,” kisahnya.

Anies pun meminta semua perangkat pemerintahan memastikan semua warga Jakarta terdaftar di BPJS.

“Semua lurah diharuskan mensensus penduduknya. Bila ada penduduk tidak terdaftar BPJS, tunjangan kinerja lurahnya akan dipotong. Jadi aparat bekerja mati-matian memastikan 100 persen penduduk terdaftar BPJS. Supaya ketika mereka sakit aman. Cara itu yang kita mau lakukan di Indonesia, supaya semua terjamin,” ucapnya.

Baca juga: Anies Tampung Keluhan Nelayan di Lamongan, Janji Jamin Solar dan Program BPJS-TK dan Kesehatan

Nyawa Lebih Penting

Menurut Anies, yang akan diprioritaskan terkait kesehatan jika dirinya terpilih menjadi presiden adalah soal nyawa seseorang.

"Nomor satu adalah prinsip setiap nyawa harus diselamatkan. Menyelamatkan nyawa itu harus di atas soal-soal administrasi," katanya.

Dirinya lantas menceritakan pengalamannya kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022.

"Bahkan di Jakarta, semua peristiwa kekerasan yang harus mendapatkan pelayanan rumah sakit itu kita tanggung biayanya, baik KTP DKI maupun KTP luar DKI," tukasnya.

"Lalu perempuan yang mengalami kekerasan, itu pelayanan semuanya di rumah sakit sampai safe housenya tidak dilihat KTPnya lagi. Itu adalah tanggung jawab negara. Kami ingin pelayanan kesehatan menomor satukan substansinya, membuat orang sehat, bukan menomorsatukan administrasinya," ucapnya.

UU Kesehatan