Diskominfotik Berdalih, Pemasangan Spanduk dan Videotron Heru Budi Hartono agar ASN Netral

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus menyuarakan proses Pemilu pada 14 Februari 2024 berjalan damai, aman dan tertib melalui berbagai alat peraga.

Misalnya menggunakan spanduk dan videotron wajah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono terpasang di sejumlah titik dengan tulisan "Sambut Pemilu 2024 dengan Senyuman".

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI, Sigit Widjatmoko mengatakan, spanduk dan videotron itu dipasang demi menjaga sikap netral Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Soal Iklan Kampanye Prabowo-Gibran di Videotron Pospol Semanggi

"Pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta mendukung keberlangsungan pesta demokrasi di DKI Jakarta, sepanjang sesuai aturan," katanya, Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, videotron Pj Gubernur yang berada di beberapa titik seperti Graha Mandiri, Senopati dan lainnya dikelola oleh pihak swasta.

Sehingga, semua kebijakan penayangan konten, termasuk menaikkan dan menurunkan videotron itu merupakan hak dari pengelola, bukan Diskominfotik.

Baca juga: Videotron Anies Diturunkan, Aktivis Tuding Ada yang Panik dengan Gelombang Perubahan

Menurut Sigit, tugas dan wewenang Diskominfotik hanya monitoring dan evaluasi terhadap penayangan videotron.

"Sesuai Pergub 148/2017 dan Pergub 100/2021, pasal 36 dan 37 adalah tugas kami hanya mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi penayangan informasi program pemerintah daerah di media LED Videotron," imbuhnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum mencopot spanduk atau alat peraga kampanye (APK) wajah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di halte Bus TransJakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo mengaku masih menunggu arahan dari Bawaslu RI.

Sebab, APK tersebut bukan ajakan untuk mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres 2024.

Tapi ajakan untuk sukseskan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai dan tidak menimbulkan kerugian.

"Terkait APK ini tentu kami menunggu dari Bawaslu, jika itu dicabut untuk level Pemprov DKI itu tentu rekan Satpol PP akan menindaklanjuti," tuturnya, Selasa (16/1/2024).

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News