Dishub DKI Tunggu Arahan Bawaslu RI untuk Copot Spanduk Pj Gubernur Ajakan Pemilu Damai

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum mencopot spanduk atau alat peraga kampanye (APK) wajah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di halte Bus TransJakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo mengaku masih menunggu arahan dari Bawaslu RI.

Sebab, APK tersebut bukan ajakan untuk mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres 2024.

Tapi ajakan untuk sukseskan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai dan tidak menimbulkan kerugian.

"Terkait APK ini tentu kami menunggu dari Bawaslu, jika itu dicabut untuk level Pemprov DKI itu tentu rekan Satpol PP akan menindaklanjuti," tuturnya, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Lantik 103 Pejabat Baru Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Imbau Optimalkan Pelayanan Masyarakat

Sebelumnya, Spanduk Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bertebaran di sejumlah titik termasuk Halte Bus TransJakarta sejak beberapa bulan terakhir.

Spanduk wajah Heru itu mengajak seluruh warga Jakarta untum hadapi pemili dengan senyuman.

Namun, sejumlah penumpang bus TrasJakarta merasa spanduk Heru merusak nilai estetika.

Sekda DKI Jakarta, Jomo Agus Setyono mengatakan, penilaian estetika tergantung siapa yang melihatnya.

"Estetika siapa ya g menilai, kalau saya menilainya enggak merusak kok," kata Joko, Jumat (12/1/2024).

Menanggapi spanduk Pj Gubernur, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo mengatakan, dalam rangka menyambut pesta demokrasi 2024, maka perlu dilakukan sosialisasi Pemilu damai.

"Itu bertujuan mengajak masyarakat DKI Jakarta menjaga agar Pemilu dapat berjalan lancar, aman dan damai," kata Syafrin, Jumat (12/1/2024).

Salah satu sosialisasi itu adalah memasang banner maupun spanduk di Halte Bus Transjakarta.

Baca juga: Soal Honor Pelipat Surat Suara KPU DKI Bungkam, Hanya Targetkan Selesai Akhir Januari

Kemudian, kata Syafrin pihaknya juga memasang banner itu di titik pengumuman papan iklan milik Pemprov DKI.

"Sticker tersebut adalah titik untuk iklan namun belum ada penyewa atau terisi," tuturnya.

Oleh karenanya, Pemprov DKI akan terus sosialisasi dan mengoptimalkan imbauan Pemilu Damai 2024.

Sehingga, peristiwa seperti di tahun 2019 lalu tidak terulang lagi di mana banyak bentrokan antara warga dengan polisi.

"Untuk itu sementara dioptimalkan sebagai media sosialisasi untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lancar, aman, dan damai," imbuhnya.