Megawati Soekarnoputri: Jangan Macam-macam, Jangan Saya Di-Bully, Saya Sudah Punya Lho Pengacara

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir dan memberikan pidato politiknya di HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri meminta agar dirinya tidak di-bully saat kampanye di pemilihan umum atau pemilu 2024 saat ini.

"Jangan macam-macam, jangan saya di-bully," kata Megawati Soekarnoputri.

Lantas Megawati Soekarnoputri menyebut jika ia telah memiliki pengacara jika ada yang melakukan perundungan kepada dirinya.

Baca juga: Megawati Mengaku Tidak Habis Pikir dengan Oknum TNI Keroyok Relawan Ganjar: Emangnya Bukan Manusia?

"Saya sudah punya lho yang namanya pengacara-pengacara, saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya saya mau di-bully terserah aja"

"Tapi saya pernah saya bikin jangan saya di-bully ketika Pemilu. Saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya," tutur Megawati.

Sebelumnya, Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, menjelaskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP yang akan digelar pada 10 Januari 2024.

Mengusung tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang', perayaan HIT ke-51 PDIP akan dibuka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB.

Hal itu disampaikan Hasto pada konferensi pers persiapan peringatan HUT ke-51 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Sekolah partai merupakan tempat untuk mendidik kader-kader partai yang punya moralitas dan etika politik yang baik, memiliki komitmen kerakyataan menjadikan falsafah Pancasila dengan komitmen pembebasan nasib wong cilik terus menerus di perjuangkan oleh seluruh kader partai," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, peringatan HUT ke-51 PDIP merupakan momentum untuk melakukan kritik-otokritik atas perjalanan PDIP dan rekam jejak sejarah yang begitu panjang.

Apalagi, jauh sebelum Indonesia merdeka melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno.

"Kemudian masa-masa yang tidak mudah setelah 10 Januari 1973. terjadi pembentukan PDI dalam rangka stabilitas politik. Dan PDI saat itu hanya menjadi asesoris demokrasi, dengan tradisi intervensi kekuasaan pemerintahan yang sangat otoriter," ujar Hasto.

"Dan kemudian PDIP mendapat kepercayaan dari rakyat menang Pemilu, kemudian dua periode berada di luar pemerintahan, dan kemudian dipercaya rakyat kembali."

"Seluruh saripati perjuangan kepartaian itu yang juga akan menjadi momentum penting di dalam mensyukuri kelahiran PDI Perjuangan yang ke-51," lanjutnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa peringatan HUT ke-51 PDIP akan dilaksanakan secara sederhana tetapi khidmat.

Hal ini mengingat ini bersamaan dengan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden.

"Sehingga yang diundang nanti hanya 51 orang sesuai dengan usia PDIP," ujar Hasto.

Kemudian, kata Hasto, acara diikuti secara daring oleh seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan partai dan Satgas Partai, Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia, seluruh calon anggota legislatif, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Soroti Kasus Pengeroyokan Relawan Ganjar Pranowo

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti kasus pemukulan relawan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, di Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam pidato politiknya di acara HUT PDIP ke-51 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/1/2024), Megawati Soekarnoputri singgung soal kasus kekerasan terhadap warga.

"Emang rakyat mau kamu pentungin? Penjajahan boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no, no, no. Ingat loh. Ini saya masukan message saya," jelas Megawati Soekarnoputri.

"Harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara" lanjutnya Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri pun menegaskan, jika kekuasaan berada di tangan rakyat.

Kemudian ia juga mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, harus menjaga prinsip netralitas.

"Emang pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya tidak lah," tutur Megawati.

Tak hanya itu, Megawati menceritakan dirinya saat berbincang dengan pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie.

Dengan demikian, Megawati lantas mempertanyakan soal aksi jenderal.

"Emangnya kalau sudah jadi jenderal itu keren? Dia kalau tidak ada yang 'Siap' sampe kayak gitu, sampe kan nahan nafas gitu, saya lihatin aja."

"Aduh yang namanya prajurit, tamtama, itu disuruh ngikutin, kalau tidak ngikutin katanya subordinat, ya saya bilang kasihan, emangnya bukan manusia? Ya manusia lah,"ujar Megawati.

Selain itu, Megawati selanjutnya singgung kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali Jawa Tengah.

"Yang salah itu siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir. Sebenarnya apa toh yang ada di dalam batin dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin?" kata Megawati.

Megawati menilai, jika saat ini anak muda tampil menujukan dirinya seperti jagoan.

Namun, Megawati mengingatkan anak muda juga masyarakat yang dibesarkan orang tuanya sehingga tidak boleh sembarangan dipukuli.

"Apa tidak tahu kan sekarang anak muda senang banget pakai motor breng-breng, gitu loh, knalpotnya dicopot. Kan itu sebenarnya menunjukkan,"

"Ya namanya juga anak muda, mau sok jagoan gitu, saya bilang enak ya, sampai bonyok gitu saya lihat yang dipukuli," pungkasnya.

Komnas HAM Ungkap Fakta Penganiayaan Relawan Ganjar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ungkap ada tiga fakta baru terkait penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo oleh anggota TNI di depan Markas Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali beberapa waktu lalu.

Fakta itu diungkap Komnas HAM dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2024).

Menurut Komisioner Tim Pemilu Komnas HAM, Anis Hidayah, pihaknya pertama kali menerima pengaduan tim hukum tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 3 Januari 2024.

Namun, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 30 Desember 2023.

"Pada pokok aduannya, tim menyampaikan bahwa telah terjadi kekerasan dan penganiayaan terhadap setidaknya 7 relawan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota TNI pada 30 Desember 2023 di lingkungan sekitar markas Yonif 408 Boyolali," kata Anis.

Menindaklanjuti hal tersebut, Anis menyebut jika pihaknya telah melakukan serangkaian proses pemantauan secara langsung di Boyolali, Jawa Tengah selama 5-8 Januari 2024.

Hasilnya, terdapat sekira tiga poin fakta yang ditemukan oleh Komnas HAM.

Sebagaimana diungkap Saurlin P Siagian selaku Komisioner Tim Pemilu Komnas HAM, ketiga fakta tersebut terdiri dari bentuk kekerasan hingga dampak yang ditimbulkan dari perbuatan oknum TNI tersebut.

"Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban antara lain pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan batu, penendangan, penyeretan, dan pemitingan," kata Saurlin di lokasi yang sama, Senin.

Adapun dampak kekerasan yang dialami tujuh korban adalah kepala bengkak, bibir pecah, hidung berdarah, mata lebam, pendarahan rahang, hingga gigi tanggal, luka gores di tangan, serta nyeri pada pinggang.

"Dampak kekerasan lain berupa kerusakan sepeda motor," jelas Saurlin.

Menurutnya, saat peristiwa tersebut, ditemukan fakta bahwa ada dua orang yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot brong.

Sementara tiga orang lainnya menggunakan sepeda motor dengan knalpot tanpa modifikasi dan satu korban menggunakan mobil.

"Jadi hanya dua orang yang memakai sepeda motor dengan knalpot brong," jelasnya.

Kendati fakta itu telah ditemukan, namun Saurlin menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui apa motif melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Oleh karenanya, pihak Komnas HAM bakal melakukan analisis lebih lanjut untuk menyusun rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

"Terakhir, Komnas HAM mengimbau semua pihak agar menahan diri, menjaga dan memastikan Pemilu berlangsung dengan damai, jujur, adil dan tentunya ramah hak asasi," pungkasnya.

Perlindungan LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mengkaji permohonan perlindungan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD korban pengeroyokan oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan dalam kasus ini pihaknya menerima pengajuan permohonan perlindungan dari delapan orang meliputi korban dan pelapor kasus.

"Delapan orang pemohon, tujuh korban, satu pelapor. Proses di LPSK masih investigasi dan penelaahan," kata Edwin saat dikonfirmasi di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (5/1/2024).

Pada proses investigasi dan penelaahan LPSK akan meminta keterangan dari para pemohon terkait kasus, dan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk memastikan kebenaran kasus.

Dalam hal ini, karena kasus melibatkan oknum TNI maka LPSK berkoordinasi dengan Polisi Militer yang menangani kasus pengeroyokan tujuh relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.

"Kami sudah berkoordinasi dengan POM (Polisi Militer)," ujarnya.

Seluruh informasi yang didapat dari pemohon, Polisi Militer, dan pihak terkait lainnya itu akan jadi bahan pertimbangan pimpinan LPSK untuk memutuskan permohonan.

Edwin menuturkan berdasar berkas permohonan yang sudah diajukan para pemohon di antaranya meminta perlindungan dalam bentuk pendampingan saat proses hukum dan aspek medis.

"Di antaranya mengajukan program pendampingan proses hukum pemenuhan hak prosedural, dan (perawatan) medis," tuturnya.

(Wartakotalive.com/M32/M40)