Pengamat Desak KPU untuk Tidak Membiarkan Pelanggaran dalam Debat Capres Terus Terjadi: Mau Jadi Apa

"Pembahasan mengenai investasi sumber daya manusia adalah kunci. Kita perlu mengikirimkan lebih banyak lagi generasi baru untuk ilmu-ilmu alutsista,"

"Sehingga ke depan penyelenggaraan alutsista domestik bisa berkembang. Itu satu hal dalam jangka panjang" ujar Anies Baswedan.

Tentara Indonsia Lebih dari Separuh Tidak Memiliki Rumah Dinas

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan memberi perhatian serius pada kesejahteraan tentara termasuk soal kepemilikan rumah.

Anies Baswedan mengungkapkan separuh tentara yang tidak memiliki rumah dinas, tapi Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto memiliki lahan 340 ribu hektare.

"Dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas,"

"Sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 ribu hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah" ujar Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Pada kesempatan tersebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik pengguna anggaran di Kementerian Pertahanan sekitar Rp700 triliun dipakai untuk membeli alutista bekas.

Namun bukan diarahkan untuk kegiatan produktif dan mendukung kesejahteraan prajurit.

Padahal, kata Anies Baswedan, disaat yang sama tentara Indonesia lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak punya lahan 340k hektar, tapi setengah prajurit tidak punya rumah dinas,"tegas Anies di debat 3 segmen 5.

Menurut Anies Baswedan, kekurangan tersebut harus diperbaiki, terus meningkatkan kesejahteraan.

"Anda Menhan hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Saya menyatakan kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, perumahan TNI dibangun sehingga tidak perlu kos, dan nyewa."

"Mereka disuruh mengabdi negara tetapi tempat tinggal tidak ada, itu yang harus diubah dan dilakukan,"pungkasnya.

Anies Baswedan Pertanyakan Standar Etika Menurut Prabowo Subianto

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mempertanyakan standar etika dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menurut Anies Baswedan, tindakan Prabowo Subianto tidak mencerminkan sikap pemimpin yang harus menjunjung tinggi etika.

"Menjadi presiden harus memiliki standar etika yang amat tinggi karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa,"

"Itu keputusan-keputusan etika," seru Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Kata Anies, ia menilai bahwa hal itu tidak nampak pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengingat banyaknya fenomena orang dalam yang terjadi.

"Banyak orang dalam dipengadaan Alutsista PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dipengelolaan food estate lalu kejadian ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan Cawapres yang melanggar etika," tanyanya.

"Artinya ada kompromi atas standar etika. Dan dalam pidato bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Apa penjelasan Pak Prabowo soal itu?," lanjutnya.

Sentil Prabowo Subianto Soal Pembelian Alutsista Bekas Hingga Singgung Masalah Utang

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyentil utang pemerintah yang dipakai untuk keperluan tidak produktif, seperti membeli alutsista bekas.

Menurut Anies Baswedan, pembelian alutsista bekas merupakan bentuk kegiatan yang non-produktif

"Utang-utang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif, jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif," kata Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anies Baswedan mencontohkan utang dipakai untuk beli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru harus sebaliknya kita kerjakan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Anies Baswedan, rasio utang yang aman maksimal adalah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Guna mengindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang, menurutnya perlu pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri termasuk keterlibatan swasta.

"Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP sehingga kita aman,"tuturnya.

Lalu, caranya apa?

Kata Anies, dengan menata utangnya dan memperbesar GDP-nya.

Tak kalah penting yaitu melakukan pengembangan skema-skema lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk keterlibatan swasta.

Pada kesempatan itu Anies juga menekankan memastikan, adanya perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan perkuat GDP Indonesia, di samping mengurangi kebocoran pajak.

Cara Menghindari Intervensi Kedaulatan Indonesia Dampak Utang Luar Negeri Menumpuk

Salah satu pertanyaan dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023) singgung soal kebijakan setiap capres dan cawapres, untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia, dampak utang luar negeri yang terus bertambah.

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyebut ada dua hal yang bisa dilakukan guna menghindari potensi tersebut.

Keduanya, jelas Anies Baswedan, ialah dengan menata utang dan memperbesar Produk Domestik Bruto (GDP).

"Yang tidak kalah penting adalah melakukan pegembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk pelibatan swasta" jelas Anies Baswedan.

Adapun untuk memperkuat GDP, kata Anies Baswedan, salah satunya bisa diwujudkan dengan memastikan adanya perluasan wajib pajak.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat GDP, tetapi juga mengurangi kebocoran pajak.

Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu lantas menegaskan sekalipun berutang, sebaiknya utang itu digunakan untuk aktivitas produktif.

"Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan non-produktif, misalnya dipakai untuk membeli alutsista bekas" tegasnya.

Penataan Ulang Institusi Keamanan

Salah satu pertanyaan dalam Debat Ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta menyinggung soal komitmen setiap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, terhadap penataan ulang institusi pertahanan yang masih terjadi tumpang tindih.

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menilai penataan ulang tersebut harus dilandaskan kajian.

Anies Baswedan mengatakan perlu adanya perumusan mengenai tantangan dan ancaman yang dihadapi Indonesia beberapa tahun ke depan.

"Menurut kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman Indonesia di tahun-tahun ke depan. Lalu dari situ kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada, diatur untuk merespons atas tantangan itu" paparnya Anies Baswedan.

Apabila hanya menata ulang tanpa memperkirakan ancaman baru, lanjut Anies Baswedan, maka pemerintah sama saja seperti menyelesaikan urusan organisasi.

Padahal menurut Anies Baswedan, yang dibutuhkan di masa mendatang adalah bagaimana sebuah organisasi diatur untuk merespons tantangan.

Adapun untuk menyusun kajian tersebut, Anies Baswedan mengatakan perlu adanya keterlibatan semua unsur yang relevan.

Dengan begitu, penataan organisasi bukan semata-mata karena selera pemimpin, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.

Rasio Utang Indonesia

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyoroti utang berisiko pada terjadinya intervensi kedaulatan Indonesia.

Hal itu dikatakan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anies Baswedan juga menilai ada batasan besaran utang tertentu yang masih aman bagi negara berkembang dan menengah seperti Indonesia, yang berbeda dengan negara maju.

"Utang luar negeri adalah instrumen yang sah. Namun, ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan pasangan calon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah?" tanya Anies Baswedan.

Anies Baswedan menilai, sebaiknya disebutkan berapa proporsi yang ideal untuk utang di Indonesia.

Anies menanggapi pernyataan Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto yang ironisnya mengatakan, utang luar negeri Indonesia ialah yang terbaik.

"(Tidak cukup) kalau hanya mengatakan bahwa utang kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya. Menurut hemat kami, (rasio) utang kita harus maksimal berada di angka 30 persen dari GDP (produk domestik bruto/gross domestic product), sehingga kita aman di bawah 30 persen,” ujar Anies.

Menurut Anies Baswedan, utang tetap dapat dilakukan, tetapi memperhatikan beberapa kondisi.

"Caranya apa (agar 30 persen GDP) dengan pertama, menata utangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk melibatkan swasta" tegasnya.

Anies pun menilai perlu mengurangi kebocoran pajak dalam pengelolaan utang negara.

"Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga di (rasio) GDP kita di samping mengurangi kebocoran pajak dan utang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu meminta utang jangan dipakai untuk aktivitas yang tidak produktif, sehingga menghambur-hamburkan anggaran negara yang terbatas.

“Jangan sampai utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif, misalnya utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat" pungkasnya.

(Wartakotalive.com)