Slogan Baru Anies Baswedan di Debat Ketiga Pilpres: Indonesia Absence No More, Respected Forever

Anies Baswedan mencontohkan utang dipakai untuk beli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru harus sebaliknya kita kerjakan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Anies Baswedan, rasio utang yang aman maksimal adalah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Guna mengindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang, menurutnya perlu pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri termasuk keterlibatan swasta.

"Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP sehingga kita aman,"tuturnya.

Lalu, caranya apa?

Kata Anies, dengan menata utangnya dan memperbesar GDP-nya.

Tak kalah penting yaitu melakukan pengembangan skema-skema lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk keterlibatan swasta.

Pada kesempatan itu Anies juga menekankan memastikan, adanya perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan perkuat GDP Indonesia, di samping mengurangi kebocoran pajak.

Cara Menghindari Intervensi Kedaulatan Indonesia Dampak Utang Luar Negeri Menumpuk

Salah satu pertanyaan dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023) singgung soal kebijakan setiap capres dan cawapres, untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia, dampak utang luar negeri yang terus bertambah.

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyebut ada dua hal yang bisa dilakukan guna menghindari potensi tersebut.

Keduanya, jelas Anies Baswedan, ialah dengan menata utang dan memperbesar Produk Domestik Bruto (GDP).

"Yang tidak kalah penting adalah melakukan pegembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk pelibatan swasta" jelas Anies Baswedan.

Adapun untuk memperkuat GDP, kata Anies Baswedan, salah satunya bisa diwujudkan dengan memastikan adanya perluasan wajib pajak.