Anies Baswedan: Tentara Kita Lebih dari Separuh Tidak Memiliki Rumah Dinas, Ini Harus Diubah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan memberi perhatian serius pada kesejahteraan tentara termasuk soal kepemilikan rumah.

Anies Baswedan mengungkapkan separuh tentara yang tidak memiliki rumah dinas, tapi Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto memiliki lahan 340 ribu hektare.

"Dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas,"

"Sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 ribu hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah" ujar Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Debat Ketiga Pilpres 2024, Momen Anies Baswedan Pertanyakan Standar Etika Menurut Prabowo Subianto

Pada kesempatan tersebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik pengguna anggaran di Kementerian Pertahanan sekitar Rp700 triliun dipakai untuk membeli alutista bekas.

Namun bukan diarahkan untuk kegiatan produktif dan mendukung kesejahteraan prajurit.

Padahal, kata Anies Baswedan, disaat yang sama tentara Indonesia lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak punya lahan 340k hektar, tapi setengah prajurit tidak punya rumah dinas,"tegas Anies di debat 3 segmen 5.

Menurut Anies Baswedan, kekurangan tersebut harus diperbaiki, terus meningkatkan kesejahteraan.

"Anda Menhan hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Saya menyatakan kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, perumahan TNI dibangun sehingga tidak perlu kos, dan nyewa."

"Mereka disuruh mengabdi negara tetapi tempat tinggal tidak ada, itu yang harus diubah dan dilakukan,"pungkasnya.

Anies Baswedan Pertanyakan Standar Etika Menurut Prabowo Subianto

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mempertanyakan standar etika dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menurut Anies Baswedan, tindakan Prabowo Subianto tidak mencerminkan sikap pemimpin yang harus menjunjung tinggi etika.

"Menjadi presiden harus memiliki standar etika yang amat tinggi karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa,"