Bantah Ide Tunda Program Bansos, TPN: Tidak Mungkin, Itu Hak Rakyat dan Ganjar-Mahfud Pro Rakyat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyayangkan beredarnya kabar yang menyebut pasangan capres-capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menunda progran bantuan sosial (Bansos).

TPN memastikan kabar tersebut adalah hoaks. Justru yang saat ini terjadi adalah kabar bansos merupakan bantuan dari presiden.

TPN menegaskan bansos merupakan salah satu kebijakan yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI.

Bahkan perwakilan partai-partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang duduk di kursi parlemen pun menyetujui penyaluran bansos yang notabene program pro rakyat.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Siap Tambah Pupuk Khusus Petani: Biar Tepat Sasaran, Pakai KTP Sakti

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) menambahkan, program pro rakyat seperti bansos merupakan program jaring pengaman bagi warga yang masuk dalam kategori rentan dan miskin.

Mereka yang menerimanya terkendala dari sisi ekonomi, utamanya usai pandemi Covid-19. Program bansos, kata dia, juga merupakan karya kerja partai-partai politik termasuk partai pengusung Ganjar-Mahfud.

"Jadi tidak mungkin lah hasil perjuangan kemudian kita minta untuk tidak dilaksanakan. Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya," bebernya seperti dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut ia menyampaikan, salah satu visi misi Ganjar-Mahfud justru mempermudah penyaluran bantuan sosial lewat program KTP Sakti.

Program ini merupakan salah satu program yang dijanjikannya jika terpilih menjadi presiden.

Lewat program ini, masyarakat bisa mengakses bansos cukup menggunakan e-KTP.

Dengan KTP Sakti, data masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bansos dan subsidi tidak lagi berbeda antar-kementerian, karena mengacu pada profil data KPM di dalam KTP Sakti.

Baca juga: Survei Pilpres Puspoll Sebut Ganjar Mahfud Maju ke Putaran Kedua

"Salah satu dari konten atau isi KTP Sakti itu adalah bansos dengan perbaikan, minimal ada 3 hal yang hendak kita perbaiki.

Pertama, dari basis data, pemantapan data, dan penyatuan data. Kedua, dari sisi kualitas. Ketiga, aspek kuantitas," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, usulan penundaan penyaluran bansos dikritisi oleh banyak pihak, salah satunya Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.