Pilpres 2024

Tolak Penangkapan Ikan Terukur, Capres Anies Baswedan Janji Kebijakan AMIN Berpihak ke Nelayan

Capres Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan berjanji kebijakan-kebijakannya setelah terpilih jadi Presiden RI akan berpihak kepada nelayan.

Editor: PanjiBaskhara
Istimewa
Dalam event Desak Anies di Banyuwangi, Jawa Timur, Capres Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan sebut tol laut gagal untuk menekan biaya logistik sehingga berjanji bakal berantas korupsi pungutan pengiriman barang, Kamis 28 Desember 2023. 

WARTAKOTALIVE.COM - Capres Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan menghadiri event Desak Anies di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 28 Desember 2023.

"Ini Desak Anies yang pertama kali dikerjakan di ruang terbuka di tepi pantai, bersama masyarakat nelayan di Banyuwangi" ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan pun mendengarkan berbagai aspirasi nelayan dan warga di Banyuwangi yang disampaikan kepadanya.

"Ketika sampai di sini saya baca keluhannya, nelayan kecil merana. Harga jual rendah. Solar murah. Anak nelayan terlantar" ujar Anies Baswedan.

Baca juga: Tol Laut Gagal Tekan Biaya Logistik, Anies Baswedan akan Berantas Korupsi Pungutan Pengiriman Barang

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 tersebut mengungkapkan prinsip dalam menyusun kebijakan yang mengedepankan keadilan.

"Ada kesempatan bagi semua pelaku. Di sektor perikanan ada yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi" tegas Anies Baswedan.

"Nah, apakah kebijakan sekarang membesarkan yang kecil? Tidak. Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) kami tidak setuju."

"Kami membuat regulasi yang membuat nelayan tradisional bisa melaut dengan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk hidup sejahtera." kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan pun menyatakan dalam menyusun kebijakan akan melibatkan nelayan.

"Di mana-mana setiap kali saya ke kampung nelayan selalu keluhannya solar. Padahal, 40-50 persen komponen biaya nelayan itu untuk solar. Kita sudah tahu nelayan membutuhkan solar."

"Insyaallah kita buat aturan yang memudahkan. Kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan. Prinsipnya akses BBM di laut, semudah BBM di daratan" ucap Anies Baswedan.

Dia pun mengungkapkan, izin bagi nelayan kecil selama ini terlalu berbelit, berbeda dengan omnibus law untuk usaha besar.

"Izin untuk nelayan melaut ternyata ada banyak. Hitungannya kami ada 32 perizinan dan melibatkan 8 instansi pemerintah. Mengapa usaha besar dibuat izinnya mudah."

"Kenapa yang kecil selalu dipersulit? Kami ingin izin dibuat sederhana seperti yang telah kami buat di Jakarta" ujar Anies Baswedan.

Hasil Survei CSIS

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved