Anies Ingin Ibu-ibu Nelayan Banyuwangi Dilatih Wirausaha sesuai Potensi Lokal Daerah, Ini Janjinya

WARTAKOTALIVE.COM, BANYUWANGI - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri event Desak Anies di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Sejumlah nelayan pun mengajukan permasalahan yang dihadapinya kepada Capres Anies.

“Saya berharap dapat masukan praktis apa yang dapat dilakukan pemerintah. Karena pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Siapa yang punya pengetahuan di sini? Nelayan,” ujar Anies.

Baca juga: Pilpres 2024, Dukungan KB HMI Memperkuat Barisan Rakyat Memenangkan Anies-Cak Imin

Anies pun menanggapi soal kesulitan perizinan yang dialami nelayan.

“Soal perizinan, usul supaya dipindahkan ke daerah. Nanti kita pelajari kewenangannya,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini pun menginginkan aparat pemerintah terjun langsung mendatangi nelayan-nelayan untuk membantu mereka.

“Tapi saya ingin pemerintah jemput bola. Setiap Selasa pertama misalnya, petugas provinsi datang ke sentra nelayan. Kadang pemerintah ingin mudah, tapi rakyatnya yang sulit. Apa susahnya supaya perwakilan pemerintah bekerja di berbagai tempat, supaya rakyat dimudahkan,” ucapnya.

Anies juga menilai perlu ada penelitian tentang terumbu karang, kenapa sekarang nelayan harus melaut lebih jauh.

Baca juga: Heboh, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Dijebloskan ke Rutan Cipinang, Ini Kasus dan Profilnya

Anies juga menanggapi ibu-ibu isteri nelayan yang mengeluh kesulitan keuangan, karena suaminya tiga bulan tidak bekerja.

“Insha Allah kita jadikan program, di kampung-kampung nelayan disiapkan program pendamping, apakah isteri atau anak punya keterampilan untuk berkegiatan usaha yang relevan dengan potensinya,” ucap Anies.

Anies pun mendengarkan berbagai aspirasi nelayan dan warga di Banyuwangi yang disampaikan kepadanya.

“Ketika sampai di sini saya baca keluhannya, nelayan kecil merana. Harga jual rendah. Solar murah. Anak nelayan terlantar,” papar dia.

Anies mengungkapkan prinsip dalam menyusun kebijakan yang mengedepankan keadilan.

“Ada kesempatan bagi semua pelaku. Di sektor perikanan ada yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi,” tegasnya.

“Nah, apakah kebijakan sekarang membesarkan yang kecil? Tidak. Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) kami tidak setuju. Kami membuat regulasi yang membuat nelayan tradisional bisa melaut dengan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk hidup sejahtera,” imbuhnya.