Libur Nataru

DPRD DKI Khawatir Lihat Kasus Covid-19 Naik, Desak Pemprov Bikin Skema Pembatasan Libur Nataru

Anggota DPRD DKI Jakarta mulai cemas melihat kasus covid-19 yang naik, sementara pemerintah terkesan bebas, tak mengatur libur nataru.

Istimewa
Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu mengatur soal libur Nataru, mengingt saat ini kasus covid-19 cenderung naik. Dia khawatir di awal Januari 2024 terjadi lonjakan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk mengkaji skema pembatasan kapasitas penumpang angkutan umum saat libur Natal 2023 dan Tahun 2024 (marah Nataru untuk mencegah penularan secara masif Covid-19.

Diketahui, penyebaran Covid-19 di Jakarta smepat mengalami lonjakan, sebagai contoh dalam sehari kasus baru mencapai 200 orang.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, upaya mitigasi perlu dilakukan.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Sediakan Dosis 5 Gratis untuk Lawan Penyebaran Covid-19 di Ibu Kota

Hal ini mengingat ada 200 kasus baru Covid-19 berdasarkan laporan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Saya kira terlalu dini kalau memutuskan tidak ada pembatasan penumpang saat momen Nataru, karena akan repot kalau tiba-tiba kasusnya melonjak tajam,” kata Aziz, Kamis (21/12/2023).

Abdul Aziz juga meminta Pemprov DKI gencar melakukan imbauan kepada seluruh warga Jakarta pengguna transportasi umum.

Mereka harus didorong kembali menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan saat berpergian.

Pemprov DKI memprediksi terjadinya pergerakan atau peningkatan mobilitas masyarakat saat momen libur Nataru.

Baca juga: Deputi Gubernur DKI Yakin Wisata Religi yang Diikuti DMI Bisa Tambah Wawasan dan Kedamaian

Terlebih pada car free night (CFN) di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Sudirman saat malam pergantian tahun yang pasti menimbulkan kepadatan dan kerumunan masyarakat.

“Jadi kita lihat saja kasusnya mendekati Nataru ini, kalau membludak harus diterapkan apa yang harus dilakukan sesuai SOP,” ungkap Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta ini.

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Johnny Simanjuntak juga telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menggencarkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.

Selain sosialisasi protokol kesehatan, Dinkes juga mengingatkan masyarakat tentang gejala yang timbul dan cara penanganan bila terpapar Covid-19.

Baca juga: Waspada, Kasus Covid-19 di Kota Tangsel Melonjak, 64 Orang Terpapar, Mayoritas Karantina di Rumah

“Kita berharap Dinkes DKI Jakarta pro aktif, bekerja sat set untuk mengantisipasi dampak-dampak penularannya di masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sampaikan kasus positif Covid 19 di Jakarta yang mencapai 200 kasus per hari.

Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan hampir 90 persen kasus tersebut ialah Orang Tanpa Gejala (OTG).

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved