Pilpres 2024

Penandatanganan Pakta Integritas Ijtima Ulama Jadi Bukti Dukungan untuk Anies-Cak Imin Makin Menguat

Adanya penandatanganan Pakta Integritas Ijtima Ulama jadi bukti dukungan untuk Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Anies-Cak Imin (AMIN) semakin menguat.

Editor: PanjiBaskhara
Istimewa
Adanya penandatanganan Pakta Integritas Ijtima Ulama jadi bukti dukungan untuk Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus Imin (AMIN) di Pilpres 2024 makin meluas dan menguat. 

"Walaupun melihat survei selalu di nomor tiga. Ada yang pernah disurvei di sini? Tidak. Ada yang pernah disurvei? Jadi yang disurvei siapa? Ada yang pernah disurvei di sini? Kosong" tegas Anies Baswedan.

Anies meminta pendukungnya untuk jangan pernah khawatir apa kata orang.

"Kita kerjakan ikhtiar kita, Insyaallah, nanti dibukakan pintu keberhasilannya," pungkas Anies Baswedan.

Tanggapi Soal Indonesia Masih Ketergantungan Impor Gula dan Kedelai

Capres Nomor Urut 01 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Rasyid Baswedan soroti soal impor gula dan kedelai.

Impor gula dan kedelai, kata Anies Baswedan, hanya untuk mengisi kebutuhan jangka pendek.

"Jadi impor itu awalnya digunakan untuk mengisi kebutuhan jangka pendek" kata Anies Baswedan di Jambi (14/12/2023).

Menurut Anies Baswedan, impor boleh saja dilakukan ketika ada lonjakan permintaan.

Sementara, produksi dalm negeri tidak memenuhi, sehingga terpaksa dilakukan impor.

Namun Anies Baswedan mengingatkan, impor berbagai komoditi seperti gula dan kedelai tidak boleh berkelanjutan.

Karena tentunya, jelas Anies Baswedan akan sangat merugikan para petani dan pedagang dalam negeri.

"Nah ini tidak boleh jadi berkelanjutan. Harus segera meningkatkan produksi dalam negeri, itu dalam jangka menegah harus diselesaikan. Jadi kami melihat dulu impor itu solusi jangka pendek, Jangan diteruskan terus" ujarnya.

Menurut Anies Baswedan, Pemerintah harus mengenjot atau meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga kegiatan impor bisa diminimisir.

"Sekarang kita harus tingkatkan produksi dalam negeri" tandasnya.

Tanggapi Soal Kebijakan Keringanan PBB dengan NJOP Dibawah Rp2 Miliar di DKI Jakarta Bakal Dievaluasi

Sumber: Warta Kota
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved