Gibran Rakabuming Raka Mengaku Tidak Ada Target Khusus dalam Debat Perdana Pilpres 2024 Besok

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak memiliki target khusus pada debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Gibran menilai bahwa elektabilitas dirinya sepenuhnya berdasarkan penilaian rakyat.

"Kalau naik atau turunnya suara itu tergantung warga," kata Gibran saat ditemui di Depok pada Senin (11/12/2023).

"Enggak ada target khusus, yang menentukan kan warga," ujar putra Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Gibran mengunjungi Kota Depok pada Senin (11/12/2023) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran bersama rombongan mendatangi gerai bakso di Jalan Komjen M Yasin atau Jalan Akses UI sekira pukul 12.20 WIB.

Nampak, Gibran datang mengenakan jaket hoodie berwarna biru muda bersama rombongan.

Baca juga: Respons Gibran Rakabuming Raka Soal BEM Menobatkan Jokowi Sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan

Pasangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto itu menyantap bakso bersama YouTubers yang juga pemilik kios bakso Bara Ilham Bakti Perkasa atau dikenal Tanboy Kun.

Saat menyantap bakso, Gibran mengaku kedatangannya bukan untuk agenda politik melainkan undangan dari tuan rumah yang tak lain pemilik kios bakso tersebut.

"Jangan di-videoin, makan dulu, ayo makan, enggak enak sama tuan rumah" ucap Gibran kepada awak media.

Pada kesempatan tersebut, tim pemenangan dan sejumlah orang juga bersama-sama menyantap bakso bersebelahan dengan Gibran. 

BERITA VIDEO: Besok Debat Capres Perdana, Ini Tema Favorit Masyarakat
 

TKN Prabowo-Gibran Kumpulkan Aktivis 98

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sedang bersiap hadapi debat perdana Pilpres 2024 yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (12/12/2023).

TKN Prabowo-Gibran mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan 98 menjelang debat perdana Pilpres 2024 itu.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan bahwa mengumpulkan korban penculikan 98 itu berkaitan dengan tema dari debat pilpres perdana besok, yang salah satunya topiknya yakni adalah hak asasi manusia (HAM).

"Yang pertama adalah menyangkut tentang topik masalah hukum, yang kedua adalah menyangkut hak asasi manusia, yang nomor 3 pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang nomor 4 pemerintahan, yang nomor 5 penguatan demokrasi, yang nomor 6 penanganan disinformasi dan kerukunan warga," kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Dari pantauan Wartakotalive.com di lokasi, terlihat hadir sejumlah orang yang merupakan aktivis dan korban penculikan tahun 1998.

Baca juga: Kritisi Pernyataan Hasto Soal Blusukan,Nusron Wahid: KBBI Berubah Jadi Kamus Besar Banteng Indonesia

Nusron menjelaskan, orang yang dihadirkan ini merupakan para pendukung Prabowo-Gibran, yakni Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, hingga Agus Jabo.

Selain itu, hadir juga pegiat antikorupsi Irma Hutabarat, pegiat HAM Natalius Pigai, dan aktivis NGO Rachland Nashidik.

"Sebelah kiri Budiman adalah Irma Hutabarat salah satu aktivis penggiat antikorupsi dan salah satu pendiri ICW. Ada Andi Arief korban penculikan tahun itu, sama-sama Budiman sampingnya," tutur Nusron. 

Nusron menegaskan, masa lalu Prabowo itu sudah terselesaikan dengan baik.

"Karena setiap momen debat apalagi isu domokratisasi, HAM, itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik, dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh, salah satunya Pak Prabowo," jelas Nusron. 

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko mengatakan, setelah 25 tahun dirinya ingin bersama Prabowo agar tugas sejarah dan negara tidak berhadapan. 

"Yang kami mau hari ini ketika kami bersama dgn Prabowo-Gibran adalah kita ingin kami yg pernah berhadap-hadapan sebagai sesama anak bangsa, kita ingin bersatu," kata Budiman. 

BERITA VIDEO: Jokowi Senyum Ditanya Sudah Masuk PAN
 

Nusron Wahid Kritisi Pernyataan Hasto Soal Prabowo Tidak Blusukan

Selain itu, Nusron Wahid buka suara terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menyebut bahwa Capres Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Bahkan, Hasto menilai bahwa blusukan merupakan karakter kepemimpinan ala partai berlogo banteng moncong putih itu. 

Nusron mengatakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ada disebutkan bahwa blusukan milik PDIP.

"Kalau mengistilahkan blusukan punya PDIP, maka singkatan KBBI berubah menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa indonesia," kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Nusron berujar bahwa kegiatan blusukan atau menemui warga merupakan milik semua orang. 

Dengan demikian, sosok Prabowo juga sah-sah saja kalau melakukan blusukan.

Baca juga: Minta Agus Rahardjo Buktikan Dugaan Jokowi Intervensi KPK, Nusron Wahid: Jangan Hanya Klaim Saja

"Pak Prabowo ini juga ahli blusukan, datang ke pasar, kemudian datang ke bencana, kemudian terbang ke mana-mana," ujar Nusron. 

Nusron menerangkan bahwa Gibran Rakabuming Raka juga kerap lakukan  blusukan.

Apalagi, Putra sulung Presiden Jokowi itu kerap blusukan ke pasar-pasar sepanjang masa kampanye Pilpres 2024. 

Dengan demikian, Nusron merasa heran dengan elite PDIP yang mengklaim blusukan milik partainya.

Sebelumnya,  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Capres Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Hal itu kata Hasto, karena Prabowo Subianto bukanlah kader PDIP. Hasto mengklaim, budaya blusukan hanya didapat dari Presiden yang berasal dari PDIP.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Singgung Pimpinan Tak Boleh Otoriter dan Gebrak Meja Saat Selesaikan Masalah

"Jadi itu lah yang disampaikan kepada rakyat bahwa blusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam acara safari politik dan konsolidasi struktural di Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023). 

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan bahwa Prabowo bukan lah Jokowi yang merupakan kader PDIP.

"Bahkan Pak Ganjar ini lakukan blusukan plus, plusnya apa? plusnya tinggal di rumah rakyat, mana ada pemimpin yang bisa tinggal di rumah rakyat seperti Pak Ganjar Pranowo," lanjut politikus asal Yogyakarta itu.

BERITA VIDEO: Paling Tahu Anies dan Prabowo, PDIP PeDe Ganjar Menang karena Punya Sandiaga Uno

Nusron Wahid Minta Agus Rahardjo Buktikan Dugaan Jokowi Intervensi KPK

Di sisi lain, mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Agus mengeluarkan pernyataan itu di acara Rosi Kompas Tv yang tayang Kamis (30/11/2023).

Menurut Agus, saat itu Presiden Jokowi marah besar kepadanya karena menetapkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka korupsi.

Pernyataan Agus itu dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid.

Nusron minta kepada Agus untuk membuktikan pernyataannya itu.

"Buktikan dong, kalau dia benar-benar dilakukan itu, jam berapa, di mana, pukul berapa, foto di mana, CCTV-nya ada apa tidak, dibuktikan, kalau memang seperti itu yang bersangkutan merasa itu," kata Nusron di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Gelar Silaturahmi dengan Kiai se-Pantura, Nusron Wahid: Diterima oleh 68 Kiai

Nusron menegaskan, jika adanya pengakuan sepihak itu harus dibuktikan, karena pengakuan sepihak itu tidak diperbolehkan. 

"Tapi namanya pengakuan itu nggak boleh sepihak. Makanya, alat hukum itu baru bisa menjadi bukti konkret kalau dua alat bukti. kalau hanya sepihak nggak mungkin," tutur Nusron. 

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pihak Agus untuk mengungkap bukti tersebut jika memilikinya, tidak hanya main klaim saja. 

"Kalau memang Pak Agus Raharjo mempunyai bukti-bukti itu ya silakan diungkap kalau memang dia mengatakan itu, jangan hanya klaim-klaim saja dan rumor kalau sifatnya itu," terang Nusron.

BERITA VIDEO: Eks Pimpinan KPK Bersaksi Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi Perihal E KTP

Bersaksi Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi Perihal E KTP: Aku Ingat Benar Itu

Sementara itu, mantan pimpinan KPK Saut Sitomorang membenarkan bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo pernah kena marah Presiden Jokowi karena mengusut kasus korupsi E KTP.

Mantan Wakil Ketua KPK itu bercerita itu didapatkannya langsung dari Agus Rahardjo jelang jumpa pers penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi.

"Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang 'Pak Saut, kemarin saya dimarahi (presiden), 'hentikan' kalimatnya begitu," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2023) seperti dikutip Tribunnews.com.

Untuk diketahui, pada Jumat, 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi.

Hal itu berkaitan dengan revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.

Pimpinan dan pegawai KPK menyatakan keberatan terhadap revisi dimaksud.

Namun, berbagai protes mereka tidak didengar hingga akhirnya perubahan kedua UU KPK disahkan.

Saut menduga sikap lima pimpinan KPK terhadap kasus e-KTP yang menjerat Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto, sudah diketahui Jokowi.

Menurut Saut, tiga pimpinan KPK menyetujui penyidikan kasus tersebut sementara dua lainnya menolak.

Sehingga ia menduga bocoran sprindik status tersangka Setya Novanto dibocorkan sendiri oleh seseorang yang menjabat sebagai pimpinan KPK saat itu.

Namun Saut tidak mengetahui kenapa Presiden hanya memanggil Agus Rahardjo ke Istana.

"Dalam pikiran kotor aku pasti ada bocoran kan skornya 3-2. Tahulah Anda yang 2 siapa, yang 3 siapa. Jadi, mungkin dia (presiden) dengar-dengar dan panggil saja. Mungkin di pikiran yang perintah seperti itu. Tapi, enggak tahu lah kenapa (Agus Rahardjo) dipanggil sendirian," kata Saut.

Saut mengapresiasi sikap bijak Agus yang melawan permintaan presiden untuk menghentikan penanganan kasus e-KTP.

"Sebagai pimpinan, aku nilai dia (Agus Rahardjo) bijak lah dia ke sana (istana), tapi aku rasa dia punya feeling itu arahnya ke mana," tutur Saut.

Baca juga: Sosok Agus Rahardjo Eks Ketua KPK yang Ngaku Dibentak Jokowi, Pernah Dipuji Ahok Cegah Korupsi

"Kalau pak Agus bisa dipengaruhi, berubah tuh skornya dari 3-2. Tapi, kan sudah ada tanda tangan Sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)," imbuhnya.

Sebelumnya Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo disorot karena pernyataannya soal penyidikan kasus E KTP.

Di acara Rosi Kompas Tv yang tayang Kamis (30/11/2023), Agus Rahardjo mengaku pernah diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus penyelidikan korupsi E KTP.

Bahkan kata Agus Rahardjo, saat itu Jokowi marah besar kepadanya karena menetapkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka korupsi.

Pernyataan Agus Rahardjo pun dibantah oleh pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menampik pertemuan yang disebutkan oleh Agus Rahardjo. (*)

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News