Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Marco Kusumawijaya: Pengendalian Buruk, Lebih dari Kolonialisme

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden dipandang akan berbahya jika diterapkan.

Menurut Marco, RUU DKJ itu memiliki semangat pengendalian yang lebih buruk dari zaman kolonialisme.

“Jakarta itu pertama-tama sebuah kota yang berpangkat provinsi. Jakarta adalah sebuah provinsi yang 100 persen bersifat kekotaan," ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Surya Paloh Dorong Masyarakat Gugat RUU DKJ, PAN Ingin Dibentuk DPRD di Tiap Wilayah Jakarta

"Karena itu, Jakarta memang harus disatukan, tetapi disatukan secara demokratis. Bukan disatukan ditunjuk seorang pemimpin, karena hal itu sangat berbahaya," imbuhnya.

"Misalnya, kalau saya dikasih seorang gubernur yang ditunjuk begitu saja, sudah pasti masyarakat tidak akan patuh, akan membangkang,” lanjut Marco. 

Marco mencontohkan, saat ini ketika provinsi-provinsi dipimpin plt, ketika ditanya ada permasalahan apa, dia belum tahu.

“Sebuah kota dengan hak pilih sekitar enam jutaan, kalau ditunjuk, pemimpinnya tidak akan ada suatu sambung rasa,” tegasnya.

“Yang berbahaya, kita ini sejak reformasi, semangatnya adalah desentralisasi," ujarnya.

Baca juga: Gerindra Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, Rani Mauliani: Harus Diinvestigasi Pengusul RUU DKJ

"Sebetulnya sejak zaman Belanda 1903, sudah ada desentralisasi. Daerah-daerah merasa lebih bisa berkembang lebih cepat dan lebih sesuai potensi kami, kalau keputusan-keputusan penting bisa kami putuskan sendiri," ucapnya.

"Tidak harus menunggu keputusan pusat. Itu semangat yang sama di tahun 1998,” imbuhnya.

“Kita ini penduduk Jakarta yang maju pesat, setidak-tidaknya sebelum plt, tiba-tiba mau buat apa-apa harus tanya ke presidennya di Kalimantan," lanjutnya.

"Kalau itu jadi. Harus tanya ke sana. RUU yang ingin menunjuk gubernur ini semangatnya adalah semangat ingin mengendalikan. Bukan semangat ingin mendorong pertumbuhan,” ucap Marco.

Apalagi, kata Marco, tingkat pendidikan warga Jakarta tergolong paling tinggi di Indonesia.

“Semua tokoh yang paling cerdas ada di Jakarta. Jadi kita tahu apa yang baik buat Jakarta. Bukan nanti ditentukan dari IKN yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.

“Semangat pengendalian ini menurut saya lebih buruk dari kolonialisme. Kita sebagai orang Jakarta didiskriminasi," tegasnya.

"Kenapa provinsi-provinsi lain boleh memilih gubernurnya, Jakarta tidak? Kenapa harus didiskriminasi?” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Marco yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), menegaskan perkembangan Kota Jakarta akan melambat jika RUU DKJ benar diwujudkan.

Dengan tegas, ia menyebut keputusan RUU tersebut merampas hak yang sangat mendasar dari enam juta suara masyarakat di Jakarta.

"Itu menurut saya adalah persoalan yang berbahaya bagi Jakarta. Jakarta akan lambat pertumbuhannya karena nanti penjabatnya tidak akan merasa bertanggung jawab," kata Marco.

Menurutnya, banyak sekali kekurangan jika Gubernur dipilih oleh Presiden yang nantinya bertempat di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau nanti Jakarta butuh ini, butuh itu harus tanya dulu Presiden yang ada di IKN, akan lambat dan tentu kita tidak akan mau. Makanya ayo kita tolak," tukasnya.

Marco mengatakan, meski dalam RUU DKJ menyebut Jakarta adalah pusat ekonomi nasional dan kota global tetapi nyatanya lebih dari itu.

"Jakarta juga pusat kebudayaan. Kita direduksi hanya menjadi pusat ekonomi. Reduksi ini juga sekadar mengatakan apa yang sudah menjadi kenyataan. Yang paling bahaya adalah terjadi kelambatan dalam segala macam urusan dan konflik-konflik yang tidak berkesudahan," ucapnya.

"Pemerintah yang ditunjuk tidak akan berwibawa pada rakyat dan tidak akan ada dinamika jika tidak ada perdebatan. Tak ada inovasi, perkembangan gagasan padahal kita sudah terbiasa (dengan perdebatan)," lanjutnya.

Menurutnya, perdebatan itu yang membuat Jakarta dapat berkembang pesat karena mendapat masukan dari berbagai sisi jika diambil sisi baiknya.

"Jadi dengan (Presiden) menunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur itu seperti meniadakan kemampuan kita sendiri," pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News