Pilpres 2024, Respons Pengamat Politik Soal Program Ganjar-Mahfud Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes

Hal itu diungkapkan Capres Ganjar Pranowo di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (30/11/2023) seperti dikutip dari Kompas.com.

Apabila menjadi Presiden, Ganjar Pranowo berjanji memberi dukungan terhadap kebebasan pers jika terpilih menjadi pemimpin negara.

"Dukungannya adalah, pemerintahnya gak boleh baperan kalau dikritik, itu dukung dulu (kebebasan pers) karena itu bagian dari kebebasan pers," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar menyebutkan soal insentif pemerintah untuk kelancaran transisi media dari mainstream ke digital.

Menurut dia, insentif menjadi salah satu bentuk dukungan bagi kebebasan pers di Indonesia.

"Yang ketiga, edukasi kepada publik," tambah Ganjar.

Ganjar menjelaskan, pemerintah bisa mengedukasi publik tentang kebebasan pers di tengah tantangan media zaman ke zaman.

Edukasi itu bisa dilaksanakan lewat kementerian/lembaga, semisal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kita ada Kominfo, pemda, ada guru-guru mengajarkan itu semuanya sehingga kita makin dewasa dan baik," ucap politikus PDIP itu.

Selain itu Ganjar membenarkan bahwa industri media sedang tidak baik-baik saja.

Ada dua hal yang dicatatnya, yaitu bisnis media dan peralihan atau transisi media.

"Bisnisnya sekarang sedang mengalami perubahan. Disrupsi di pers sekarang terjadi. Dari konvensional menuju digital," ujar dia.

"Konvensionalnya mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100 persen. Secara bisnis, enggak bagus. Ini belum baik-baik saja," sambung dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian melihat persoalan kedua soal munculnya orang yang mengaku sebagai wartawan. Padahal, orang itu merupakan perangkat desa.

Pengalaman itu kata Ganjar dialaminya saat menjadi Kepala Daerah.