Banyak Relawan Pasang Baliho Paslon Nomor Urut 1, Cak Imin: Ternyata Tak Punya Uang Itu Ada Gunanya

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Selama masa kampanye, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jadi paslon yang paling sedikit memasang baliho.

Cak Imin mengatakan pihaknya sengaja tidak memasang baliho dalam jumlah banyak. 

Namun, Cak Imin berujar bahwa banyak relawan yang memasang baliho Anies Baswedan dan Cak Imin.

"Saya dua hari terakhir mendapat kabar baik. Jadi mas Anies sengaja nggak pasang bilboard banyak. Ternyata, itu sengaja," kata Cak Imin dalam paparannya di silaturahim nasional relawan Garda Matahari di Jakarta, Jumat, (1/12/2023).

"Bukan karena nggak punya duit. Ternyata sengaja," ucap Cak Imin.

"Yang saya bahagia sekali adalah spontanitas, mereka (relawan) kasihan kok nggak ada gambar, dicetak sendiri. Jadi ternyata nggak punya uang itu ada gunanya," ujar Cak Imin.

Menurut Cak Imin, pihaknya memang belum sepenuhnya memiliki biaya untuk pemasangan baliho dengan jumlah banyak.

Baca juga: Momen Cawapres Cak Imin Asyik Nonton Pertandingan Voli Antar Kampung di Pesanggrahan

Namun dirinya meminta agar tidak khawatir.

"Tapi memang kita masih belum sepenuhnya memiliki budget untuk itu jangan khawatir 12 hari ini, In Shaa Allah," jelas Cak Imin.

Cak Imin juga belum mengetahui ke depannya akan ada berapa baliho yang dipasangnya.

Dia menyebut relawan spontan memasang baliho sendiri.

"Belom tahu nih belom tahu. Tapi hikmahnya ini banyak orang, yang kemudian spontan memasang sendiri," ucapnya.

"Saya terharu itu di beberapa Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu orang cenderung tiba-tiba menghubungi kita minta apa film-nya gitu, minta file-nya kemudian mereka mencetak sendiri dipasang di dinding mereka di pinggir jalan ini juga spontanitas yang patut saya apresiasi," papar Cak Imin.

BERITA VIDEO: Sambangi PWI, Anies Janji tak Bubarkan KPK dan Dorong Pengesahan UU Perampasan Aset

Anies Ingin Berantas Segala Bentuk Praktik KKN

Sementara itu, capres Anies Baswedan menghadiri dialog yang dilaksanakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun depan di Kantor Dewan Pers, Jumat (1/12/2023).

Di acara tersebut, Anies memaparkan beberapa persoalan bangsa yang ditanyakan para panelis yang terdiri dari pengurus PWI di berbagai daerah Indonesia.

Salah satu topik yang ditanyakan panelis adalah persoalan penguatan demokrasi dan penegakan hukum.

Anies menegaskan bahwa pilar penting dalam demokrasi adalah trust atau kepercayaan.

"Kami melihat trust mengalami penurunan luar biasa. Apalagi menjelang pemilu sekarang ini. Percakapan dominan saat ini adalah tentang netralitas negara dan lembaga negara. Itu artinya ada masalah. Ada trust yang semakin menurun," kata Anies. 

Apalagi, lanjut Anies, dalam beberapa waktu terakhir publik dihebohkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sejatinya sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi tapi mendapat sorotan tajam. 

Apalagi setelah keluar putusan Mahkamah Kehormatan (MK) MK yang memutuskan bahwa mantan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik.

Baca juga: Anies Baswedan Berjanji Tidak Bubarkan KPK dan Dorong Pengesahan UU Perampasan Aset

"Kemarin kita diramaikan lagi dengan data KPU yang bocor. Ini semua akan membuat penurunan trust kepada institusi pemerintahan," jelas Anies.

Capres yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu bertekad untuk mengembalikan kembali tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintah.

Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM secara adil, dan memberantas segala bentuk praktik KKN.

"Khusus lembaga penegak hukum kita, cara mengembalikan trust itu tadi (lembaga penegak hukum) ya harus independent dan diisi oleh orang-orang berintegritas," ujar Anies.

Selain itu, lanjut Anies, komitmen negara dalam mengadang tumbuhnya kembali praktik nepotisme harus menjadi fokus serius setiap penyelenggara negara.

"Anti nepotisme harus dicontohkan bukan diceramahkan. Nah ini harus kita contohkan bersama-sama. Apalagi KPK, lembaga ini harus kita jaga. Jangan sampai KPK dijadikan alat politik oleh beberapa pihak, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi oknum yang ada di dalamnya. Kami ingin memastikan KPK ini bersih dari intervensi," terang Anies.

Capres dari Koalisi Perubahan itu juga menyinggung tentang model pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurut Anies, penyebab ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah karena pemerintah pusat kurang berperan secara signifikan dalam pembangunan daerah.

"Pemerintah pusat harus menyusun kebijakan sampai ke level provinsi sehingga pemerintah daerah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan karena pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah. Selama ini gak ada arahan dari pusat untuk daerah. Nah, ini yang akan kita benahi agar program pemerintah pusat berjalan beriringan dengan program di daerah," papar Anies.

BERITA VIDEO: Sosok Agus Rahardjo Eks Ketua KPK yang Ngaku Dibentak Jokowi, Pernah Dipuji Ahok Cegah Korupsi

Anies Baswedan Berjanji Tidak Bubarkan KPK dan Dorong Pengesahan UU Perampasan Aset

Anies Baswedan juga mengunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Dalam kunjungannya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan gagasannya soal panduan pemerintah pusat ke daerah.

Anies mencontohkan soal panduan capaian indeks pembangunan manusia dengan menetapkan KPI (key performance indicator/indikator kinerja utama).

"Paling mendasar sekali kesehatan ibu dari mulai masa kehamilan sampai dengan usia tujuh tahun itu kalau tidak ada ukurannya. Ukurannya apa? misalnya tentang program gizi untuk ibu hamil, gizi untuk anak baru lahir, itu semua harus ada semua programnya, harus ada berapa yang harus mendapatkan ini semua tak ada," kata Anies.

Menurut Anies, dengan adanya panduan KPI tersebut tidak akan fokus terhadap apa yang harus dikerjakan, tapi yang harus dihasilkan atau dicapai.

"Karena biasanya kita membuat SOP, KPI apa yang harus dikerjakan, bukan apa yang harus dihasilkan. Tapi begitu harus dihasilkan caranya biar setiap wilayah mengerjakan bisnis sendiri," ujar Anies.

Baca juga: Babak Belur Digebukin Buzzer, Anies Baswedan Pilih Berdoa kepada Tuhan

Anies berjanji tidak akan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Anies ketika ditanya mengenai isu yang sempat mencuat untuk pembubaran KPK.

"Seperti saya sampaikan tadi badan ini masih harus ada walaupun sifatnya ad hoc, tapi ini ad hoc untuk bangsa," ucap Anies.

Anies mengucaplan bahwa peran KPK selama ini masih dibutuhkan Indonesia.

Dia menyebut untuk menguatkan pemberantasan korupsi, Anies mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset.

Anies mengatakan seseorang melakukan korupsi karena motif keserakahan.

Motif inilah, kata dia, bisa dicegah dengan UU Perampasan Aset.

"Konteks ini kami melihat penting sekali untuk menyegerakan penuntasan undang-undang perampasan aset, pemiskinan itu paling ditakuti oleh koruptor," ucap Anies.

Baca juga: Kampanye Anies Baswedan di Koja, Tanya ke Warga Memilih Kondisi Indonesia Terkini atau Perubahan

Anies menuturkan bahwa korupsi masih marak terjadi karena tidak ada instrumen yang mendasar untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Selama kita tidak punya instrumen untuk memiskinkan koruptor sudah bayangkan mengambil sekian ratus miliar dihukum sebenarnya 10 tahun 15 tahun, setelah pulang masih ada enggak yang diambil lalu? Masih ada. Itu kan seperti ngitung kerja aja 10 tahun dapat sel. Menurut saya itu harus ada perampasan aset itu karena kan masih diproses yang besar," tutur Anies.

BERITA VIDEO: Anies Baswedan Hadiri Dialog Santai dengan Dewan Pers dan PWI

Babak Belur Digebukin Buzzer, Anies Baswedan Pilih Berdoa kepada Tuhan

Selain itu, Anies Baswedan mengaku babak belur digebukin buzzer di media sosial.

Itu sudah dialaminya sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam proses politik yang dilaluinya, capres nomor urut satu ini mengaku tidak pernah menggunakan jasa buzzer.

"Dari capres yang ada saat ini, mungkin saya yang paling babak belur digebukin di media sosial.

Jika saya punya buzzer tentu tidak akan seperti ini, tidak akan ada serangan. Justru karena kita apa adanya, jadi babak belur," kata Anies.

Anies kemudian mengaku lebih sering berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan kesempatan meluruskan berbagai narasi di media sosial yang menyudutkan atau tak sesuai fakta.

“Saya selalu bilang begini, berikan saya umur panjang sehingga pemutarbalikan kenyataan lewat mesin yang dahsyat ini semoga bisa dijawab dengan kenyataan, bukan pertanyaan lagi,” tutur dia seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: Bila Jadi Presiden, Ganjar Pranowo Janji Gak Baper Kalau Dikritik Media

Mantan menteri Pendidikan itu menuturkan, penggunaan buzzer justru akan merusak demokrasi. Maka dari itu, Anies mengatakan, solusinya adalah banyak berdiskusi dengan awak media.

“Solusinya harus diomongin dengan teman-teman semua sama mereka yang bergerak di media. Karena satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi. Itu jangan sampai hilang,” paparnya.

“Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post truth approach (informasi simpang siur). Tapi the truth. Kira-kira kita ingin mencari keseimbangan,” kata dia lagi.

Terakhir, Anies berjanji tak akan memakai buzzer jika nantinya terpilih menjadi presiden.

“Kami ke depan insya Allah tidak akan pakai karena itu merusak sekali,” imbuh dia.

Kembali ke sentralisasi

Pada kesempatan yang sama Anies Baswedan mengatakan, Indonesia kembali mengalami proses sentralisasi pemerintahan.

Padahal, proses desentralisasi dengan memberlakukan otonomi daerah telah diperjuangkan seiring dengan proses reformasi pada 1998.

“Beberapa waktu ini terjadi resentralisasi, dengan ada revisi-revisi perundang-undangan dan keputusan-keputusan," ujarnya.

Sebagai contoh, lanjut Anies, setiap membuat aturan, seorang gubernur harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, tujuan dari kebijakan itu sebenarnya baik untuk menyamakan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Hadiri Diskusi PWI, Anies Baswedan Tegaskan Fokus Pembangunan Manusia

“Sesungguhnya itu mau merespons keadaan banyak yang bikin aturan macam-macam karena itu harus dilempengkan,” sebutnya.

“Tapi yang dikerjakan bukan melempengkan, tapi melakukan resentralisasi.

Akhirnya apa? Back log, pergubnya sudah keluar baru sekian bulan, minggu kemudian baru (persetujuan pemerintah pusat) itu keluar,” papar dia.

Situasi itu memperlambat kinerja gubernur karena Kemendagri harus mengecek semua peraturan gubernur (pergub) yang ada.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut baginya berisiko memunculkan pemufakatan jahat.

“Ya bayangkan di sini (pusat) harus menampung seluruh pergub dari seluruh indonesia lalu diverifikasi, diproses, dan potensi hengki pengki di dalam.

Potensi. Karena ini kan perubahan peraturan mendadak (terjadi) di ujung,” imbuh dia. (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News