Warga Kebon Kosong Bersyukur Terima Akses Air Bersih PAM Jaya, Setelah Puluhan Tahun Menanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Setelah puluhan tahun menanti, warga RW 04 hingga 09 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kini bisa mendapat akses air bersih.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memerintahkan Perumda PAM Jaya untuk memasang pipa air bersih untuk warganya.

Baca juga: Jalani Perintah Jokowi, Prabowo Subianto Pergi ke Banten Resmikan Sumber Air Bersih

Tidak hanya itu, Heru Budi Hartono bersama dengan jajaran Direksi PAM Jaya juga meninjau pemasangan jaringan perpipaan air minum di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Upaya ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan air di Jakarta, dengan target 100 persen pada 2030 mendatang.

Ketua RW 04 Kelurahan Kebon Kosong, Sardjono mengatakan, warga sudah berupaya meminta PAM Jaya agar masuk menyediakan air perpipaan sejak 1992 lalu.

Hingga kini, kata dia, keinginan warga tersebut baru terwujud.

Baca juga: Raut Wajah Bahagia Warga Papua Nikmati 44 Titik Air Bersih yang Dibangun TNI AD

“Selama ini untuk minum kami beli dari gerobak, kalau untuk mandi pakai air tanah," kata Sardjono di lokasi pada Jumat (24/11/2023).

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirut PAM Jaya yang sudah masuk (menyediakan air perpipaan) ke wilayah kami,” imbuhnya.

Menurut dia, Pemerintah DKI Jakarta lewat Dinas Perumahan bahkan sudah memperbaiki saluran yang ada di wilayahnya untuk pemasangan pipa air beberapa waktu lalu.

Akhirnya pipa air bersih PAM Jaya kini bisa terhubung ke masyarakat sekitar.

“Baru ini terlaksana dan kami juga berterima kasih kepada pak Pj Gubernur yang telah meresmikan saluran PAM yang ada di wilayah RW 04 dari RT 1 sampai 4,” ucapnya.

Sardjono mengatakan, lambatnya pemasangan pipa air bersih karena ada tarik ulur tentang status lahan di sana.

Diketahui beberapa bidang lahan tersebut milik Kementerian Sekretariat Negara dan Pemerintah DKI Jakarta.

“Kendalanya (tanah) negara di atas negara, karena (lahan) kami punya Setneg dan Pemda," ucapnya.

"Masalah pajak kami bayar ke Pemda, tapi yang lain tidak mau memperhatikan wilayah,” imbuhnya.