Hasto tak Lagi Sindir Jokowi, Eks Politisi PDIP: Perannya Selalu Dikerdilkan dan tak Dihargai

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik kini melihat pemberontakan nyata dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap PDIP.

Itu semua akibat perlakuan elit PDIP yang tak menghormatinya dan kerap menganggap remeh pada Jokowi.

Baca juga: Puisi Denny Indrayana untuk Jokowi, Singgung Khianati Megawati hingga Tas Branded Iriana Jokowi

Dengan membentuk poros baru di Pilpres 2024, yakni mengangkat putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, mendampingi Prabowo Subianto, Jokowi seakan ingin head to head dengan PDIP.

Melihat realita itu, kini elit PDIP mulai sadar. Merek tak lagi terus menyebut Jokowi sebagai petugas partai.

Salah satunya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kini menyatakan Jokowi adalah Presiden RI.

Menurut Hasto, semua kerja Jokowi itu akan diteruskan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Intel Kepolisian Datangi Acara PDIP di Palu Sulteng

Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan soal status Presiden Jokowi sebagai kader PDIP, setelah anggota keluarganya bergabung mendukung capres-cawapres Prabowo-Gibran.

"Ya status pak Jokowi sebagai presiden RI. Kepemimpinan Ganjar-Mahfud ke depan justru mengambil saripati dari keberhasilan pak Jokowi, tetapi bergerak lebih cepat dengan spirit penegakan hukum yang lebih kuat," kata Hasto, Rabu (22/11/2023).

Politisi asal Yogyakarta ini menilai gerakan pemenangan Ganjar-Mahfud bakal menyentuh akar rumput secara nyata.

Sebab, semangatnya adalah untuk kemajuan Indonesia Raya.

"Sehingga apa yang dilakukan pak Ganjar dengan blusukan, dengan sat-set menyelesaikan masalah rakyat dengan cepat, dan gaspol, itu menunjukkan suatu spirit dalam membangun kemajuan Indonesia kita," ungkap Hasto.

Sedangkan, Ganjar Pranowo sebagai lawan politik, kini mulai mengenyampingkan Jokowi.

Dia terus menyindir kinerja Jokowi, yang dianggap tak becus di banyak bidang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komandan Relawan Prabowo-Gibran Roy Maningkas, mengatakan pemberontakan yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP bisa dimaklumi.

Karena selama ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menempatkan Jokowi sebagai petugas partai.

Menurut mantan sekretaris PDIP Sulawesi Utara, itu sebuah kekeliruan.

Seharusnya Jokowi dianggap sebagai partner PDIP, karena telah membawa partai itu keluar dari keterpurukan.

"Kehadiran Jokowi di PDIP menambah jumlah pemilih baru dan meyakinkan pemilih lama untuk tetap mendukung PDIP," katanya, Kamis (23/11/2023).

Roy mengungkapkan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP sesungguhnya saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

"Berbeda dengan kami-kami yang sejak tahun 1980 sampai orde baru sudah jadi kader ideologis partai PDI, dan sejak mahasiswa sudah mengerti gerakan mahasiswa dengan pemahaman marhenis, mungkin kalau kami-kami bolehlah dibilang petugas partai," katanya.

Menurut Roy, harusnya PDIP memberikan posisi terhormat di struktur partai, kenyataannya Jokowi hanya anggota biasa.

Menurut Roy, sejak menjadi wali kota Solo hingga jadi presiden, Jokowi terus dikerdilkan peran serta kontribusinya terhadap kemenangan PDIP oleh para elite partai tersebut.

“Apakah PDIP masih akan bertahan seperti sekarang ini kalau tidak ada faktor Jokowi?" ujarnya.

"Jujur saja, jika dari awal Jokowi tidak memberi manfaat bagi PDIP, pasti beliau sudah ditendang keluar dari partai,” tegas Roy.

Faktor Jokowi selama ini dianggap seolah tidak signifikan buat PDIP oleh sebagian elite partai.

Padahal faktanya, rakyat memilih PDIP hingga menjadi partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut karena Jokowi.

“Bu Mega saja yang punya partai dua kali kalah pilpres tahun 2004 dan 2009 di era rakyat memilih langsung," ujarnya.

"Artinya rakyat sebagai pemilik suara menjadikan Jokowi sebagai pertimbangan utama untuk memilih presiden dan kemudian PDIP sebagai partai pendukungnya,” imbuh Roy.

Menurut Roy, wajar jika akhirnya Jokowi melakukan pemberontakan untuk menjamin melanjutkan program dan visi besarnya sebagai presiden.

Kata Roy, Jokowi sebagai orang yang luar biasa sabar. Namun, tekanan elit PDIP sangat keras.

“Saya pernah menganalisa kenapa masih banyak program dan filosofi revolusi mental Jokowi belum maksimal. Salah satunya karena beliau tidak punya kapal induk atau partai yang benar-benar mendukung dan memberikan memberikan kewenangan kepadanya sebagai presiden,” ucapnya.

Bergabungnya Gibran dengan Prabowo dalam Pilpres mendatang merupakan salah satu bentuk keyakinan Jokowi terhadap suara rakyat.

Dia mengingatkan bahwa sesungguhnya rakyat yang akan menentukan arah kemajuan Indonesia ke depan.

“Sebagai warga negara yang kebetulan saat ini menjabat presiden, Jokowi juga punya hak untuk menjalankan strateginya memajukan Indonesia," tegasnya.

"Dengan membebaskan Gibran sebagai cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Jokowi juga ingin membuktikan bahwa daulat rakyat tetap terjaga,” tandas Roy.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News