Aparat Desa Dukung Paslon Pilpres 2024, Pengamat: Gaji dari Mana? Didanai APBN, Tidak Boleh Berpihak

WARTAKOTALIVE.COM - Periset di Center for Social Policy Surabaya, Jawa Timur, Rosdiansyah, akui perangkat desa di dalam UU ASN memang tidak disebutkan masuk dalam ASN atau tidak.

Namun kepala desai dipilih oleh warga desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

"Yang menjadi sorotan kita, para kepala desa ini gajinya dari mana? Gaji kepala desa diusulkan DPR RI dalam ketentuan UU tentang desa nomor 6 tahun 2014,"

"juga dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 yang salah satunya mengatur gaji kepala desa. Nah, gaji kepala desa itu bersumber dari dana desa" terang Rosdiansyah, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Timnas AMIN Tak Mau Berpolemik soal Nama Susi Pudjiastuti, Jubir: Tunggu Saja Pengumuman Resminya

Sementara, ujar dia, alokasi dana desa diberikan pemerintah pusat ke desa-desa.

"Artinya, dari segi penggajian, kepada desa hampir mirip dengan ASN yang juga digaji dari APBN. Kalau bersumber dari APBN, maka kesetiaan dan loyalitas aparat desa harusnya kepada negara,"

"Bukan kepada rezim yang sedang berkuasa,” terang alumnus Unair Surabaya yang pernah dua tahun studi lanjut di Belanda ini.

“Sehingga dalam pilpres 2024, maka tidak boleh ada kontestan yang memanfaatkan kepala desa. Walaupun bukan ASN, kepala desa mendapatkan dana dari APBN."

"Maka tidak boleh ada kontestan pilpres 2024 menarik aparat desa ke politik praktis yang levelnya di bawah negara,” pungkasnya.

Diberitakan, sikap politik delapan organisasi kepala desa yang mendukung pasangan calon (Paslon) Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, ditengarai akan merusak sportivitas Pilpres.

Perangkat desa itu menggelar acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023), lalu mengundang Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Juru bicara Anies Baswedan Tatak Ujiyati menegaskan, mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN untuk memilih capres tertentu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Mobilisasi ASN untuk milih capres tertentu begini hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan berkuasa" ujarnya, Selasa (21/11/2023).

Tatak pun mengibaratkan keterlibatan atau dukungan aparat pada Prabowo-Gibran ini seperti wasit yang juga ikut main bola, dan berpotensi merusak permainan.

"Wasit kok ikut main bola. Rusak Permainan,” tandasnya.