TPN Ganjar-Mahfud Terintimidasi oleh Operasi Mantap Brata Polri: Kita Udah Kayak Teroris aja!

"@ListyoSigitP, kenapa sampai segininya, apa krn ada anak Presiden yg ikut Pilpres? Sedangkan dekat2 situ ada Rumah relawan PS-GRR aja gak didatengin, kita udah kayak teroris aja," sambung akun itu.

Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan timnya sudah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024.

Para kepala daerah itu diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar-Mahfud.

"Ya sudah ada lah semua yang melapor dan kami tahu semua," kata Ganjar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Namun, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah berdasarkan laporan yang diterima timnya.

Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu.

"Sudah, benar (ada laporan)," kata Ganjar.

Mantan gubernur Jawa Tengah ini melanjutkan, tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat.

Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut.

"Sekarang partai-partai kita juga minta untuk membuat sargas itu dan kita akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga kita bisa fair," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang juga calon wakil presiden pasangan Ganjar, juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan Pemilu di lima provinsi.

Kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatra Utara.

Menurut Mahfud, laporan dugaan kecurangan kemungkinan terjadi di daerah lain.

"Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu," ujar Mahfud dalam keterangan resmi pada Senin (13/11/2023).

Intimidasi Polri itu pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo.