KontraS Soroti Penunjukan Pj Kepala Daerah yang Tak Transparan, Bisa Tak Netral di Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) soroti penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah yang tak transparan berpotensi pengaruhi netralitas pemilu 2024.

"Berkaitan dengan pengisian Penjabat Kepala Daerah yang mana kita dapati bahkan kontraS dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia," kata Deputi Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam peluncuran catatan kritis, Rabu (15/11/2023).

Pada intinya kata Andi, dalam konteks pengisian Pj kepala daerah pihaknya melihat jauhnya prosesnya yang transparan dan akuntabel.

"Serta begitu kental sekali berkaitan dengan konflik kepentingan berkaitan dengan pengisian Pj di berbagai kepala daerah," sambungnya.

Baca juga: Ganjar Tanggapi soal Pakta Integritas PJ Bupati Sorong untuk Memenangkan Dirinya

Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal mobilisasi aparatur negara seperti yang diketahui bahwa capres maupun cawapres hari ini terdapat calon yang merupakan seorang menteri.

"Yang mana ketika dirinya masih memiliki posisi sebagai menteri itu memiliki potensi penyalahgunaan dalam konteks penyelenggaraan pemilu," jelasnya.

Kata Andi karena capres-cawapres dari kalangan menteri masih memiliki relasi kuasa yang begitu kental dalam posisinya atau jabatan yang memiliki posisi yang lebih strategis.

Baca juga: Ganjar Blak-blakan Banyak Kepala Daerah Diintimidasi Jelang Pilpres 2024: Kami Sudah Tahu Semua

Terlebih dikatakannya telah dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki dampak serius terhadap ASN dalam netralitas pemilu 2024.

"Termasuk adanya berkaitan dengan penghapusan komite aparatur negara yang mempunyai dampak serius terhadap netralitas ASN," tegasnya

Ganjar sebut kepala daerah diintimidasi

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyinggung soal kabar adanya intimidasi yang dilakukan kepada kepala daerah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Ganjar mengaku sudah mendapatkan kabar tersebut.

Kabar itu diterima Ganjar dari laporan yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Sudah (terima laporan), benar (ada kepala daerah diintimidasi)," ucap Ganjar, usai pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).