Program KPR untuk Semua, Pakar: Optimis, Anies Punya Rekam Jejak di Jakarta

"Visinya agar 'kapan punya rumah" berubah menjadi 'keluarga punya rumah'," ungkap Anies.

Dia menambahkan, melalui reformasi pembiayaan/pendanaan ini, semua pengembang (besar, menengah, kecil) memiliki akses sama terhadap pendanaan dan insentif yang ada.

"Jadi pengembang kecil, individu yang membangun rumah sendiri, dan koperasi bisa mendapatkan insentif," jelasnya.

Menurutnya, prinsip utama agar suplai kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat:

1) Suku bunga menjadi lebih rendah.

2) Mekanisme jauh lebih mudah, tidak hanya pekerja sektor formal, tapi juga sektor informal/nonformal dan pekerja independen memperoleh akses dan kemudahan terhadap pembiayaan perumahan.

Anies menjelaskan langkah keempat, untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua.

Menurutnya, pelaku usaha/pengembang baik skala besar, menengah, dan kecil, bahkan koperasi dan individu yang membangun rumah sendiri harus memiliki kesempatan yang sama.

Menurutnya, selama ini justru sebagian besar membangun rumah sendiri, yaitu 83 persen, sedangkan rumah yang dibangun pengembang hanya 4,1 persen.

Oleh sebab itu, bagi yang membangun rumah sendiri, Anies akan menyiapkan skema yang memungkinkan agar warga biasa pun dapat membangun rumah walaupun itu harus dikerjakan sendiri.

Kemudian jika individu-individu itu dalam membangun rumah sendiri harus melibatkan pengembang/kontraktor skala kecil, maka harus diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan.

Atasi Backlog 12,7 Juta Rumah

Advokat Perumahan Rakyat yang juga Wakil Ketua The HUD (Housing and Urban Development) Institute Muhammad Joni optimistis Anies Baswedan bisa mengatasi persoalan perumahan rakyat bila ia mendapat kesempatan untuk memimpin negeri ini pada Pilpres 2024 mendatang. 

Karena calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut telah memetakan masalah dan menyiapkan solusi terutama terkait backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) saat ini, yang mencapai sebanyak 12,7 juta rumah.

"Yang pasti kita memungut kata kunci pokok kebijakan, yakni transformasi perumahan rakyat dalam pembangunan perkotaan, dan reformasi pembiayaan alternatif pro perumahan rakyat. Dia bahkan memetakan masalah konkret, di mana backlog itu ada, siapa saja, lokasi di mana dan berapa lama bisa diselesaikan. Dia juga menyampaikan strategi dan terobosan. Jadi konkret, bukan cuma gagasan kebijakan. Langsung kepada karya dan kapan timeline dilaksanakan, berapa lama dibereskan," ujarnya.