Program KPR untuk Semua, Pakar: Optimis, Anies Punya Rekam Jejak di Jakarta

"Artinya, pembangunan perumahan melibatkan banyak sektor berbeda-beda. Oleh sebab itu, semua sektor yang terlibat harus memiliki rujukan ideologi, memiliki nilai, yang harus dipegang," tuturnya.

Anies menegaskan, ada 4 langkah utama untuk membangun sekaligus menyelesaikan permasalahan sektor perumahan di Indonesia.

1) Berlandaskan ideologi (UUD 1945 Pasal 28H (4) dan prinsip keadilan sosial.

2) Kebijakan kolaboratif yang berpegang pada ideologi dan prinsip keadilan sosial.

3) Reformasi pembiayaan perumahan.

4) Menciptakan kesetaraan yang sama bagi semua baik bagi pelaku usaha di sektor perumahan maupun bagi semua warga untuk memiliki rumah.

Anies menjelaskan berdasarkan Pasal 28H (4) UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Kemudian melalui prinsip keadilan sosial untuk membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Prinsip itu yang akan dipegang."

Terkait dengan kebijakan, Anies memiliki visi dan misi untuk membangun 2 juta rumah per tahun di pusat-pusat kota. Anies akan memberikan insentif pembangunan rumah untuk semua.

Kemudian, kebijakan kolaboratif dengan berpegang pada konstitusi, ideologi, nilai, dan prinsip.

"Semua harus mendapatkan akses hunian dengan kesempatan sama dan setara."

Dia memahami, berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat backlog 12,7 juta rumah.

Kemudian, ada tambahan permintaan tiap tahun sekitar 900.000 rumah seiring dengan data 1,7 pernikahan baru tiap tahun.

Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan kolaboratif harus menjawab persoalan dari data tersebut.

Selanjutnya terkait dengan reformasi pembiayaan perumahan, Anies memastikan agar kredit kepemilikan rumah (KPR) bisa diakses oleh semua.