Tanggulangi Banjir Jakarta, DPRD Dukung Target Normalisasi Ciliwung Sepanjang 17 Km di 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memastikan telah menyetujui anggaran penanggulangan banjir dalam Raperda APBD tahun 2024.

Kesepakatan itu diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap target Pemprov DKI untuk menormalisasi sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer dengan alokasi anggaran Rp 2,85 triliun termasuk kegiatan penanganan banjir lainnya yang ada pada Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyampaikan, normalisasi Ciliwung yang akan dikerjakan sepanjang 17 kilometer itu merupakan kegiatan lanjutan dari 16 kilometer yang telah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta mulai tahun 2013 lalu.

“Memang tetap konsentrasi di Ciliwung, karena ada banyak rumah dan warga yang tinggal di sekitar sungai Ciliwung harus mendapatkan perlindungan dari banjir,” ujarnya baru-baru ini.

Ida berharap pengerjaan 17 kilometer normalisasi tersebut rampung hingga akhir 2024 sesuai target pemerintah pusat, mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir.

18 Kelurahan

Normalisasi Ciliwung sepanjang 17 kilometer di tahun 2024 nantinya akan melintasi setidaknya 18 kelurahan di DKI Jakarta. Seperti Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru dan Bidara Cina.

Kemudian Kelurahan Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa dan Pasar Minggu.

Pengerjaan normalisasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.

Sementara, lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar enam hingga delapan meter di sepanjang sisi sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/det menjadi 570 m3/det, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.

Ida juga mengimbau Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menggandeng sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki lahan tidak terpakai untuk dibuat waduk ataupun embung.

“Bisa kerja sama antara Dinas SDA dengan Dinas Pertamanan dan Kehutanan untuk memanfaatkan lahan sehingga Dinas SDA tidak perlu lagi membeli lahan, itu yang dimaksimalkan untuk pembuatan waduk atau embung,” ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, pihaknya mendukung penuh program pemerintah pusat untuk membuat tanggul di sepanjang Sungai Ciliwung khususnya segmen Cililitan, Rawa Jati, dan Cawang yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

“Fokus penanggulangan banjir tahun 2024 itu ruang lingkupnya ada pembangunan waduk, pengadaan tanah, Sarpras (sarana prasarana) sungai, pompa air, layanan aspirasi masyarakat, dan operasional pengendali banjir," ujar Ika.

Koordinasi dan optimalisasi sumber daya

Sebagai upaya jangka pendek penanggulangan banjir Jakarta, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengoptimalisasi sistem pengendali banjir, seperti operasional waduk Ciawi dan Sukamahi, serta sodetan kali Ciliwung.

Suhaimi menilai, upaya mitigasi dengan menggencarkan koordinasi saat ini sangat diperlukan, mengingat tingginya curah hujan di Jakarta belakangan ini.

Bahkan di hari Minggu pekan lalu, puluhan RT di Jakarta terendam banjir karena hujan lebat dengan intensitas tinggi di wilayah Jabodetabek.

“Pesan kita kepada SDA harus segera berkordinasi dengan pemerintah pusat, karena bendungan-bendungan yang sudah dibangun supaya lebih efektif untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta,” ujar Suhaimi.

Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, menurut Anggota Komisi D lainnya Pantas Nainggolan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta perlu mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Seperti disiagakannya unit pompa yang telah disebar di banyak lokasi.

"Semua pompa harus dipastikan standby, kemudian sodetan-sodetan yang baru juga itu harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Petugas-petugas juga harus standby,” ungkap Pantas Nainggolan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Hendri mengatakan, ada lima upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Dinas SDA.

Pertama, optimalisasi pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir.

Kedua, penanganan banjir rob melalui NCICD.

Ketiga, pengerukan waduk/situ/embung, kali/sungai dan saluran.

Keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana.
Kelima, pemetaan banjir dan genangan.

"Sesuai arahan dari Pak Pj. Gubernur Heru, kami di Dinas SDA secara konsisten untuk terus melakukan berbagai upaya mengantisipasi dampak musim hujan dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak," kata Hendri, Senin (6/11/2023) kemarin.

Hendri menambahkan, berdasarkan data hari ini, di lima wilayah kota administrasi yang ada di Jakarta, Dinas SDA telah melakukan pengerukan sedimen lumpur dan sampah di waduk/situ/embung dan kali/sungai.

Lebih lanjut, Hendri berujar, sarana dan prasarana juga disiagakan dan dipastikan dapat beroperasi dengan baik untuk mengantisipasi hal ini.

Berdasarkan data per hari ini, ada pompa stationer sebanyak 578 unit di 202 lokasi, alat berat sebanyak 251 unit, pasukan biru sebanyak 4.189 personil, pompa mobile sebanyak 539 unit, dan pintu air sebanyak 845 unit di 589 lokasi.

"Meski demikian, peran dan kerja sama warga untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan lingkungan juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya genangan saat musim hujan," imbuh Hendri. (*/dip)