Pilpres 2024
Keluarga Jokowi Tinggalkan PDIP, Pengamat: Ini Bukan Tentang Ganjar atau Prabowo, tapi Kekuasaan
Keluarga besar Presiden berbondong-bondong tinggalkan PDIP. Pengamat politik menilai ini bukan tentang pilih Ganjar atau Prabowo, tapi kekuasaan.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Keluarga besar Presiden Joko Widodo ramai-ramai hengkang dari PDI Perjuangan.
Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi bakal calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Sang menanto Bobby Nasution mendukung kakak iparnya itu berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Dalam beberapa kesempatan Jokowi juga cenderung mendukung Prabowo meski sering mengucapkan kata netral.
Namun restu Jokowi terhadap Gibran sudah menunjukkan keberpihakan Presiden kepada Prabowo.
Padahal, baik Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution adalah kader PDIP. Saat ini Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo sementara Bobby adalah Wali Kota Medan.
Di sisi lain, PDIP bersama PPP, Partai Perindo dan Hanura telah mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
Baca juga: Setelah Resmi Menjadi Cawapres Gibran Bisa Didenda Rp 50 Miliar dan Penjara 5 Tahun Jika Mundur
Uniknya Bobby dan Gibran enggan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
Melanggengkan kekuasaan
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyebut hengkangnya keluarga Jokowi dari PDIP bukan perihal memilih Ganjar atau Prabowo.
"Ini bukan tentang Ganjar atau Prabowo, ini tentang Pak Jokowi sedang mencari formula untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri," kata Yunarto dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (10/11/2023).
"Ini rangkaian dari dulu, isu tiga periode banyak ditolak publik. Hasil survei juga menunjukan 70 persen responden menolak perpanjangan periode pemerintahan Jokowi.
"Lalu, kemudian muncullah sebuah formula yang bisa menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres, dan Pak Prabowo yang menyediakan formula itu. Itulah yang kemudian terjadi," jelasnya.
Ia melanjutkan, wacana untuk memperpanjang kekuasaan telah disiapkan oleh keluarga Jokowi sejak lama.
Oleh sebab itu, Yunarto meyakini apa yang terjadi saat ini merupakan sebuah rencana yang sedang dilakukan keluarga Jokowi untuk mengamankan kekuasaan.
Bukan tentang Prabowo-Ganjar
"Ini bukan Pak Jokowi dan keluarganya berbondong-bondong memilih Prabowo. Tapi Jokowi dan keluarganya sedang menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menempatkan keluarganya menjadi bagian dari kekuasaan mendatang," tutur Yunarto.
"Jadi ini tentang mendukung Gibran, bukan mendukung Prabowo," terangnya.
Di sisi lain, pernyataan dukungan Bobby Nasution kepada Prabowo-Gibran berbuntut panjang.
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan dukungan itu membuat menantu Jokowi itu sudah bukan lagi bagian dari PDIP.
"Secara otomatis bukan sebagai anggota partai (PDIP) lagi," kata Djarot kepada wartawan, Kamis (9/11/2023), dikutip dari Kompas.com.
"PDI Perjuangan dalam berjuang tidak pernah bermain di dua kaki," terangnya.
Kini partai berlambang banteng moncong putih itu tinggal menunggu Bobby untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) miliknya.
Baca juga: VIDEO TPN Ganjar-Mahfud MD Gelar Rapat Mingguan, Dihadiri Megawati hingga OSO
Pengembalian KTA merupakan bukti resmi bahwa Wali Kota Medan itu telah meninggalkan PDIP.
"Kita tunggu sikap ksatria Mas Bobby untuk kembalikan KTA ke DPD Sumatera Utara," tutur pria berusia 61 tahun itu.
Meski begitu, Ganjar Pranowo memberikan respons santai perihal dukungan Bobby kepada pasangan calon (paslon) lain.
Ganjar mengatakan dirinya tak mempersoalkan dukungan Wali Kota Medan itu kepada Prabowo-Gibran.
"Tidak apa-apa silakan, boleh, boleh," kata Ganjar saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).
Peran PDIP
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkit peran partainya dalam memenangkan Bobby dalam Pilkada Kota Medan 2020.
Menurut dia, PDIP saat itu sebenarnya sudah mempunyai kader potensial, yakni Sekretaris DPD PDI-P Kota Medan Sutarto, buat diusung.
Akan tetapi, kata Hasto, PDI-P memberikan jalan bagi Bobby buat menduduki posisi itu.
Hasto menilai manuver politik yang dilakukan Bobby memperlihatkan sikap politiknya sudah berubah akibat kekuasaan.
"Politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap," kata Hasto.
Gerindra buka pintu
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mempersilakan Bobby bergabung ke Partai Gerindra.
Habiburokhman merespons Bobby yang memastikan akan mendukung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
"Partai Gerindra adalah partai terbuka, siapa saja bisa masuk ke Gerindra," ujar Habiburokhman beum lama ini.
"Kami terbuka ya, tidak ada dikhususkan ke Gibran, ke Bobby, silakan saja kalau yang ingin masuk Partai Gerindra. Kami terbuka saja," sambungnya.
Sementara itu, terkait Gibran yang dijadikan cawapres oleh Prabowo, Habiburokhman mencontohkan kejadian pada Pilpres 2014.
Ketika itu, Joko Widodo (Jokowi) menggandeng Jusuf Kalla (JK) yang berasal dari partai yang bukan merupakan koalisinya.
"Tapi itu soal urusan Mas Bobby ke PDIP, soal urusan Mas Gibran ke PDIP, kami kembalikan ke mereka.
Itu bukan wilayah kami, kami tidak akan intervensi, justru kami menghormati hubungan di antara mereka. Kami doakan bisa diselesaikan dengan baik-baik dan elegan," imbuh Habiburokhman.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gibran Cawapres, Pengamat: Ini Bukan Tentang Prabowo, tapi Niat Jokowi Langgengkan Kekuasaan
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.