Jadi Tersangka KPK, Ini Deretan Buku Pidana yang Pernah Ditulis Eddy Hiariej

WARTAKOTALIVE.COM - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ternyata kerap membuat buku soal pidana sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Sebelum diangkat menjadi pejabat di Kementerian Hukum dan HAM Eddy Hiariej merupakan seorang dosen, pengamat hukum pidana, dan penulis.

Tercatat sejumlah buku yang berkaitan dengan hukum pidana telah ditelurkan oleh Eddy Hiariej sebelum akhirnya menjadi tersangka korupsi KPK.

Dalam perjalanan kariernya mantan Wakil Rektor ini juga sudah menerbitkan sejumlah buku.

Di antaranya Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana (2009), Teori dan hukum Pembuktian (2012), Prinsip-prinsip Hukum Pidana (2016), Pengantar Hukum Pidana Internasional (2009).

Selain itu dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga menerbitkan buku Hukum Acara Pidana (2015), Pengadilan Atas beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM (2010) dan sebagainya.

Memiliki otak yang cerdas, Eddy Hiariej juga pernah menyandang status sebagai profesor termuda di Indonesia.

Baca juga: IPW Apresiasi Keberanian KPK Menetapkan Eddy Hiariej Wamenkumham Resmi Tersangka

Pria kelahiran Ambon 10 April 1973 adalah seorang guru besar dalam ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dia akhirnya mendapat gelar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM pada tahun 2010.

Prestasinya di dunia pendidikan sudah tidak diragukannya lagi. Terbukti pada usia 37 tahun sudah mendapat gelar profesor di UGM.

Sebelum menjadi Wamenkumham di tahun 1999 atau di usianya yang masih menginjak 26 tahun, Eddy Hiariej sudah menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM.

Kemudian di tahun 2002 hingga 2007 atau tiga tahun menjadi dosen, Eddy Hiariej diangkat menjadi Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM

Di tahun 2017 hingga tahun 2020 Eddy Hiariej diangkat menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM.

Kemudian di tahun 2020 Eddy ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamenkumham).