Pastikan Data Valid, Pemprov DKI Upayakan Distribusi Bansos Tepat Sasaran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berupaya agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah bisa tepat sasaran.

Upaya yang dilakukan adalah dengan memastikan data bansos tepat sasaran.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemberian jaminan atau bantuan sosial, seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, akan dilakukan berbasis data tunggal.

“Program pemberian jaminan sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta akan berbasis data tunggal melalui Satu Data Pembangunan, sehingga lebih tepat sasaran. Untuk itu, seluruh jajaran Pemprov DKI segera lakukan akselerasi pemutakhiran data ini. Salah satunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi perhatian,” kata Heru.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengungkapkan, DTKS yang dikelola Kementerian Sosial merupakan basis data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat secara nasional, sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena DTKS bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan, peran pemerintah daerah adalah melakukan verifikasi dan validasi (verivali).

Verivali dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui pemadanan data seluruh bansos dengan sejumlah data pembanding lain serta verifikasi ke lapangan.

“DTKS ini kita sandingkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta data Carik Jakarta yang dikumpulkan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kami juga lakukan melalui pemadanan data kependudukan, data kepemilikan aset, musyawarah kelurahan, serta verifikasi lapangan oleh para petugas pendata dan pendamping sosial yang berkedudukan di kelurahan,” jelas Premi.

Tepat Sasaran

Secara terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menilai, program satu data pembangunan adalah langkah yang bagus.

Diharapkan, bansos yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, sehingga orang-orang yang mapan secara finansial tidak mendapatkan bantuan tersebut.

“Pak Pj Gubernur mungkin melihat bahwa pemberian hibah itu ada juga yang tidak pada tempatnya, atau tidak menjadi sebuah kebutuhan, sehingga harus lebih selektif. Langkah ini sangat bagus,” ujar Johnny.

Sementara itu, Susanti (39), seorang warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menerima bansos berupa KJP Plus buat anaknya, turut mendukung langkah Pemprov DKI.

Menurutnya, hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan, karena memang sudah seharusnya yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI adalah orang-orang miskin seperti dirinya, bukan orang kaya ataupun orang luar Jakarta.

“Saya sangat bersyukur dengan ada bansos dari Pemerintah DKI Jakarta, karena meringankan beban biaya sehari-hari. Sudah seharusnya bansos itu untuk orang-orang miskin,” ungkap ibu beranak satu yang tinggal di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ini.