Anies Baswedan Ungkap Cara Agar Masyarakat Tidak Terjerat Pinjaman Online: Less Likely

"Main catur lawan Pak Hantoyo di Desa Kracak [Banyumas]. Menang, skak mat dengan kuda hitam," tulis Anies Baswedan di akun media sosialnya yang diunggah pada Selasa (7/11/2023).

Hantoyo nampak memajukan rajanya.

Melihat langkah itu, Anies Baswedan memastikan apakah Hantoyo sudah yakin.

"Yakin. Ya wis di-skak malih [ya sudah di-skak lagi]."

Diskak, Hantoyo kembali memindahkan rajanya.

Melihat langkah itu, Anies Baswedan kembali skak dengan langkah kuda hitam, sambil mengucapkan pantun.

"Iwak teri, campur kemangi. Masio lawane ngeri, yo tak imbangi [Ikan teri campur kemangi, meskipun lawannya ngeri, ya siap diimbangi," ucap Anies Baswedan.

Bukan tanpa alasan Anies cukup akrab dengan warga Desa Kracak.

Pasalnya, dia pernah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tersebut saat masih kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Oleh sebab itu, saat mengunjungi Banyumas, Anies menyempatkan diri untuk berkunjung ke desa itu untuk mengenang masa-masa KKN di desa itu.

Anies mengatakan dia menjalani KKN di Desa Kracak bersama 7 orang mahasiswa selama 3 bulan, dan memiliki pengalaman yang luar biasa.

Tidak hanya Anies yang memiliki kenangan, para warga Desa Kracak pun menyimpan baik kenangan saat Anies menjalani KKN.

Unggahan video pendek tentang permainan catur Anies dan Hantoto di Desa Kracak itu mendapatkan respons tinggi dari netizen. Beragam komentar disampaikan oleh netizen.

Misalnya akun @parasshit24 berkomentar, "Raja ne kok maju Pak Hantoyo.. mau cawe2 ya." Akun @Oxxbigwin berkomentar, "Kuda hitam mntap Pak."

Dukung Anies-Gus Imin, Jutaan Pedagang Pasar Siap Kawal TPS

Jutaan anak muda tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) siap membuat aplikasi untuk mendata 2,7 juta anggotanya, sesuai dengan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikappi, Abdullah Mansuri dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikappi 2023 di El Hotel Royale, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dalam Rapimnas itu dilakukan deklarasi dukungan Ikappi terhadap pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus Imin (AMIN).

Dalam sambutannya, Mansuri menyampaikan bahwa ada peran sekitar 7 anak pedagang yang menguasai teknologi untuk membuat aplikasi.

"Aplikasi ini nanti akan sampai ke TPS [tempat pemungutan suara]. Jadi, nanti kalau kita input NIK [nomor induk kependudukan]. Ini sudah mulai di beberapa pasar jika kita input NIK kita, maka langsung masuk alamatnya di mana, TPS-nya di mana," tuturnya, Selasa (7/11/2023).

Dia menegaskan, aplikasi tersebut segera dibuat hingga sampai ke TPS untuk mendata seluruh anggota Ikappi.

Menurutnya, keanggotaan Ikappi nyata dan riil, yaitu sebanyak 2,7 juta anggota.

Mansuri berharap agar jumlah anggota Ikappi pada tahun ini bertambah menjadi 3-4 juta orang.

"Yang penting kita sudah tahu jumlah kiosnya berapa, luas kiosnya berapa, dagangnya apa, nomornya KTP-nya, foto KTP-nya, nomor HP [handphone]. Semua sudah ada di database Ikappi."

Sementara itu, Anies yang juga hadir dalam deklarasi dukungan Ikappi, menyampaikan terima kasih kepada para petani yang telah menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Inilah yang ingin kita sama-sama ke depan lakukan perubahan. Kita menyadari persis bahwa bagi sebuah masyarakat, bagi sebuah bangsa kebutuhan paling fundamental yang harus selalu terjaga adalah pasokan pangan di seluruh dunia bangsa manapun."

"Nah ketika kita berbicara tentang pasokan pangan yang kita butuhkan adalah memastikan bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan yang harus kita raih," kata Anies.

Jubir Anies Tantang Prabowo Coret Gibran

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan mencopot ketua MK Anwar Usman dari posisinya.

Ipar Presiden Joko Widodo itu terbukti melakukan pelanggaran etika besar saat memutuskan perkara No 90 yang akhirnya memberi jalan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka maju ke kontestasi Pilpres 2024.

Meski Anwar Usman dinyatakan bersalah dan dihukum berat, namun keputusan perkara No 90 tersebut masih tetap berlaku.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya selama 3 tahun.

MKMK menyebut mereka tidak bisa mengoreksi putusan kontroversial MK berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres.

Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama yang dibacakan MKMK untuk 9 hakim konstitusi secara kolektif, terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," demikian bunyi keputusan itu.

"Pasal 17 Ayat (6) dan Ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.

Menanggapi hal itu Juru Bicara Anies Baswedan yaini Surya Tjandra menyebut meski secara hukum pencalonan Gibran sah, namun secara etika sulit dipertanggungkawabkan.

Coret Gibran jika jantan

Pasalnya ketua MK sudah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dihukum. Surya pun menantang Prabowo untuk mengganti Gibran.

“Kalau jantan, seharusnya Pak Prabowo segera mengganti cawapresnya. Tetapi, saya tidak yakin itu akan berani dilakukan ya,” ujar Surya pada Kompas.com, Selasa (7/11/2023).

Baginya, Prabowo sejak awal membutuhkan dukungan Jokowi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Semua sengkarut MK ini awalnya adalah karena Pak Prabowo tidak cukup percaya diri maju capres tanpa dukungan Presiden Jokowi,” tutur dia.

“Sehingga harus memaksakan diri mengambil anak kandungnya sebagai cawapres, meski harus mengubah undang-undang yang ada melalui MK,” tuturnya.

Surya berharap putusan MK menjadi preseden baik setelah publik dikecewakan atas putusan uji materi usia capres-cawapres.

“Semoga (putusan MKMK) bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK yang beberapa waktu ini dirusak oleh ketuanya sendiri,” imbuh Surya.

Kehilangan legitimasi

Secara terpisah Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menilai, putusan soal gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) kehilangan legitimasi usai keputusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman.

"Bagaimana dampaknya ke depan terhadap putusan MK? Tidak ada dampaknya, kalaupun ada dampaknya, ya dia kehilangan legitimasi saja, tapi legalitasnya tetap," kata Palguna saat berbincang dengan Kompas.com.

Palguna menjelaskan, putusan MKMK tidak bisa mengubah putusan MK soal syarat capres cawapres yang telah diketuk beberapa waktu lalu.

Putusan tersebut hanya bisa diubah dengan gugatan baru soal Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah diberikan tafsir oleh MK. Sedianya Pasal 169 huruf q berbunyi:

"Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."

Atas putusan MK beberapa waktu lalu, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

"Bagaimana pengaruhnya terhadap pencalonan? Ya tidak ada, tidak ada pengaruhnya ke arah sana secara hukum, tentu saja secara moral dan secara etik ya itu jelas ada,"

"Bagaimana kemudian ada calon diragukan legitimasinya kemudian ikut kontestasi hanya berbekal legalitas, itu saja persoalannya," kata Palguna.

(Wartakotalive.com/Kompas.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Putusan MKMK, Eks Hakim Nilai Putusan MK soal Syarat Usia Capres Kehilangan Legitimasi"