Ditanya soal Gibran, Ganjar Ibaratkan Pertandingan Sepakbola: Wasitnya Harus Fair Play dan Netral

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Belakangan beredar narasi bahwa ada upaya untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Isu tersebut diembuskan sejumlah politisi pendukung Prabowo-Gibran.

Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo merespons mengenai isu adanya operasi menjegal Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Ganjar di sela-sela menonton laga final Liga Kampung Soekarno Cup U-17 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta (3/11/2023) malam.

Ganjar berkelakar jika terjadi jegal-menjegal antara pemain, maka wasit harus segera meniup peluit.

Baca juga: Ganjar Ultimatum Siapa yang Mengusik dan Memecah PDIP Akan Berhadapan dengan Banteng Ketaton

"Kalau jegal-jegalan itu pemainnya. Kalau jegalnya motong striker, wasitnya harus segara tiup peluit, jangan dibiarkan," kata Ganjar di lokasi.

Dalam kesempatan ini, Ganjar mengatakan permainan bola dilakukan melalui sebuah proses latihan yang luar biasa, tanpa instan.

"Dalam permainan bola itu satu adalah latihan, tidak ada yang instan. Semua akan berproses dengan latihan yang sangat luar biasa," tuturnya.

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menuturkan permainan bola harus dibarengi dengan wasit yang netral.

"Tentu saja ini pertarungan yang butuh wasit maka wasit pun harus netral. Semuanya akan membawa kualitas permainan masing-masing dan harus baik," ujar Ganjar.

Baca juga: Tak Ada Istilah Kalah, Habiburokhman Sangat Yakin Prabowo-Gibran Menang Mutlak di DKI Jakarta 

Ganjar berharap melalui turnamen tersebut bisa memunculkan bibit-bibit unggul untuk bagi pemain masa mendatang.

"Menurut saya kawan-kawan memulai dari kelas kampung dan kita harapkan ini yang akan memunculkan bibit-bibit unggul untuk prestasi," ucapnya.

Dia juga berharap turnamen ini akan menghasilkan atlet yang hebat, sportif, mengikuti aturan dan kelak menjadi juara. 

"Itu yang hari ini mesti kita apresiasi dari pemainnya, wasitnya, pelatihnya fair play mesti fair play. Sepakbola mesti fair play kalau enggak pasti kita kena hukuman," imbuhnya.

Ganjar Ultimatum Siapa yang Mengusik dan Memecah PDIP

Di kesempatan sama, Ganjar Pranowo mengultimatum siapa saja  yang berupaya memecah PDIP.

Ganjar Pranowo menyebut, siapa yang mengganggu PDIP akan berlawanan dengan Banteng.

Mulanya, Ganjar menanggapi pertanyaan awak media mengenai kunjungannya ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

Dia mengakui jika dirinya ziarah ke Makam Bung Karno memiliki kaitannya dengan Pilpres 2024.

"Tentu saja pasti ada kaitannya dengan itu, maka usaha lahiriahnya sudah partai, sudah memberikan rekomendasi kepada kita," kata Ganjar di lokasi.

Baca juga: Suasana Baik Dukung Ziarah Ganjar-Mahfud dari Bendera Kepresidenan Sampai Hujan

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengingatkan kepada seluruh kader PDIP untuk bersatu dan kuat.

"Artinya apa? Kita mesti meneguhkan, sebagai partai kita mesti bersatu dan kuat. Enggak bisa dipecah oleh siapa pun," ungkap Ganjar.

Menurut Ganjar, Banteng tidak pernah cengeng 

"Barang siapa memecah partai ini, Anda berlawanan dengan Banteng. Banteng ketaton itu tidak pernah cengeng. Dia akan keras," ungkapnya.

Banteng ketaton dimaknai sebagai banteng yang luka terkena senjata.

Perumpamaan ini sering dimaknai dengan orang yang melawan atau mempertahankan diri dengan gigih

TPN Ganjar Mahfud Ingatkan Netralitas

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD menyebut sejumlah peristiwa yang menunjukkan ketidaknetralan aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak.

Karena itu, aparat pemerintah diingatkan untuk tetap netral di Pemilu 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu tahun 2017.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya mencermati kecenderungan aparat pemerintah yang tidak netral khususnya dalam peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu.

"Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan Pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral," ucap Todung dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Todung mengatakan di samping UU Pemilu, ada 2 UU lainnya yakni UU ASN dan UU Pilkada yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu.

Video Baliho Ganjar Mahfud Diturunkan : 

Baca juga: Spanduk dan Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Warga Gianyar Cuek dengan Kedatangan Jokowi

Sanksinya pun diatur tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat hingga pidana.

"Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini," jelas dia.

Terhadap pejabat negara, kata Todung, jika ingin terlibat dalam Pilpres, sesuai aturan pejabat negara tersebut harus mengajukan cuti terlebih dulu.

Jika tidak, maka sesungguhnya pejabat negara itu sudah melanggar UU Pemilu.

"Beberapa waktu lalu viral video seorang wakil menteri yang kampanye untuk memilih kontestan tertentu di Pilpres. Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawasku soal ini," tandas Todung.

Sebelumnya, beberapa peristiwa yang menunjukkan ketidaknetralan aparat pemerintah pada Pemilu kali ini terjadi di beberapa daerah.

Baca juga: Jaga Netralitas ASN DKI Saat Pemilu 2024, Heru Budi Hartono Gertak Beri Sanksi

Misalnya, video Wakil Menteri Desa (Wamendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Paiman Raharjo yang sedang memimpin rapat pemenangan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. 

Masyarakat luas lantas mengkritik keras sikap Paiman yang dinilai mengarahkan ASN untuk tidak netral di Pilpres 2024.

Begitu pula dengan kejadian pencopotan Baliho gambar Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu.

Kejadian serupa terjadi di Kota Pasuruan di mana sejumlah personel kepolisian mendatangi sejumlah kantor partai politik di antaranya kantor PDI Perjuangan yang berada di Kecamatan Purworejo.

Berdasarkan kejadian itu, kata Todung, diperlukan ketegasan dari seorang Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024. Dan itu tidak bisa sekadar pernyataan di mulut tapi harus diikuti dengan tindakan.

Todung menjelaskan muncul fenomena double talk.

Baca juga: Hadiri Konsolidasi, FX Rudy Bakar Semangat Relawan se-Jateng Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran

Satu sisi bicara netralitas tapi tindakannya tidak netral atau membiarkan bawahannya melakukan hal yang tidak netral sehingga fenomena double talk ini berbahaya buat demokrasi dan bangsa.

"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik," jelas dia