Gibran Siap Ambil Risiko dan Janji Tak Main Playing Victim Jika Akhirnya Dipecat PDIP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Gibran Rakabuming Raka berjanji tidak akan memainkan narasi playing victim jika pada akhirnya dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Wali Kota Solo itu memastikan tidak akan merasa terzalimi jika dipecat oleh partai berlambang Moncong Putih tersebut.

PDIP saat ini sedang memproses pemecatan Gibran, yang bakal berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai bakal wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang dibesut oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat serta beberapa partai non-parlemen.

Sementara PDIP sudah mencalonkan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Menko Polkam Mahfud MD.

Pasangan ini diusung oleh PDIP dan PPP serta dua partai non parlemen Partai Perindo dan Partai Hanura.

Baca juga: Gibran Resmi Cawapres Prabowo, Ganjar Pranowo: Mari Bertarung secara Fair dan Sehat

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, telah mendesak Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sekaligus mundur dari kader PDIP.

FX Rudy mengatakan, Gibran bergabung dengan baik-baik dan sudah semestinya pergi dengan baik-baik.

FX Rudy beralasan, hal itu sangat penting agar PDIP tidak dianggap bermain dua kaki, ketika Gibran masih berstatus kader PDIP namun bergabung dengan KIM.

"Sejujurnya saya dilarang berbicara menganai Mas Gibran karena diperintah untuk fokus memenangkan Ganjar-Mahfud.

Tapi saya harus bicara karena Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dituduh bermain dua kaki," kata FX Rudy.

Dia mengakui telah mengirim surat kepada Gibran. Hal itu terpaksa dilakukan karena upaya melakukan pertemuan langsung tidak kunjung terjadi. Mantan Wali Kota solo itu mengaku sudah tidak terlalu ngotot agar bisa bertemu dengan Gibran secara langsung.

Baca juga: Jika Ketua MK Dinyatakan Bersalah, Prabowo Cuma Punya Satu Hari untuk Ganti Gibran

"Kalau Mas Gibran mau bertemu saya, itu bagus. Tapi jika tidak ya tidak masalah. Sola isi surat coba tanya ke Pak Teguh (Wakil Wali Kota Solo)," ujar FX Rudy.

"Isinya mengimbau menyarankan saja untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya," ujarnya.

Sementara itu, Sekeretaris DPC PDIP Solo yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengaku telah mengetahui rencana pemecatan Gibran.

Bahkan, ia juga sudah menandatangi surat pemberitahuan kepada Gibran untuk mengundurkan diri dari PDIP.

"Isi surat pemberitahuan itu isinya dua hal, pertama Mas Gibran diminta mengundurkan diri. Yang kedua, ia diminta mengembalikan KTA," kata Teguh Prakosa, masih dikutip dari tayangan YouTube KompasTV, Jumat.

Teguh Prakosa ingin Gibran dapat menghargai PDIP, sekaligus juga menghargai partai yang mengusungnya di Pilpres 2024.

"DPC Solo dalam hal ini juga menghargai pilihan yang diambil Mas Gibran," lanjut Teguh Prakosa.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, baru-baru ini mengatakan, Gibran tidak perlu memanfaatkan situasi dan mendramatisirnya.

Menurutnya, ini hanya masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan cepat.

Baca juga: Spanduk dan Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Warga Gianyar Cuek dengan Kedatangan Jokowi

"Silakan mundur baik-baik dan mengembalikan KTA. Tidak perlu diramatisir, kita kan tau itu, kalau kita ambil tindakan tegas (memecat Gibran) nanti dia gunakan narasi, 'waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama itu," kata Komarudin.

"Janganlah seperti itu, pemimpin-pemimpin muda haruslah menjadi contoh tauladan bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Lantas bagaimana respons Gibran? Gibran menegaskan tak memiliki niat untuk memainkan narasi apapun terkait status keanggotaannya di PDIP.

"Kita nggak membuat narasi seperti itu (narasi dizalimi)," kata Gibran di kantornya, Balai Kota Surakata, dikutip dari YouTube KompasTV, Jumat (3/11/2023).

Tak mau ampuri urusan PDIP

Partai Gerindra memilih untuk tidak ikut campur perihal urusan internal PDIP dengan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan bahwa Gerindra tidak bisa mengomentari terkait internal PDIP dengan Gibran.

Termasuk soal pernyataan Ahmad Basarah yang menyebut bahwa Gibran melakukan pembangkangan politik.

Menurut Habiburokhman, persoalan itu tidak elok dikomentari oleh partai lain.

Ia mengatakan bahwa masing-masing partai punya independensi sehingga tidak baik jika saling ikut campur.

"Kami tidak bisa mengomentari persoalan internal PDI Perjuangan terkait Mas Gibran. Masing-masing partai punya independensi dan tidak elok kalau saling turut campur," kata Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman soal status keanggotaan Gibran pasca dipinang Prabowo jadi cawapres, seharusnya bisa diselesaikan dalam internal partai.

Dirinya berpandangan seharusnya Gibran dan PDIP bisa saling berkomunikasi dengan baik dan dewasa dalam berpolitik.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Ia berpendapat bahwa permasalahan internal PDIP dengan Gibran bukan pada kapasitas Gerindra menimpali.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gibran Buka Suara soal Tudingan Sengaja Pilih Dipecat PDIP Supaya Bisa Mainkan Narasi Dizalimi