Sama seperti Langkah Jokowi, KH Maruf Amin Ingin Jamu Makan 3 Bacawapres, tapi Ketiganya Sibuk

"Tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera, disegerakan," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak salah satu Capres-Cawapres di Pilpres 2024. 

Presiden mengatakan Pj Kepala Daerah yang memihak akan terpantau.

"Saya meminta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memastikan bahwa ASN bersikap netral di Pemilu.

Baca juga: Hasto Ungkap Cara Licik Loloskan Gibran: Tekanan Penguasa, Kartu Truf Ketum Parpol Jadi Bargaining

"Juga pastikan ASN itu netral," pungkasnya.

Pantauan Tribunnews Pj Kepala Daerah  yang hadir diantaranya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Polri Pastikan Anggotanya Netral saat Pemilu

Menjelang Pemilu 2024, berbagai instansi pemerintah, ASN, TNI, maupun Polri diminta untuk tetap netral. 

Hal tersebut sebagai upaya agar Pemilu 2023 berjalan dengan sukses tanpa ada keberpihakan dari para instansi tersebut.

Polri pun memastikan anggotanya netral saat Pemilu 2024 meski banyak purnawirawan yang gabung tim sukses pasangan calon presiden.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Polri akan netral meski ada purnawirawannya yang ikut politik praktis.

“Secara undang-undang sudah jelas dan perintah Bapak Kapolri sudah jelas. Bapak Kapolri sudah memerintahkan bahwa Polri memposisikan diri netral dalam kegiatan pemilu ini,” ujar Irjen Sandi, Sabtu (28/10/2023).

Lebih lanjut, Sandi mengatakan anggota Polri sudah purnawirawan yang gabung ke politik jadi hak masing-masing individu.