Sama seperti Langkah Jokowi, KH Maruf Amin Ingin Jamu Makan 3 Bacawapres, tapi Ketiganya Sibuk

Dia meminta kepada seluruh ASN dan PJ kepala daerah untuk menjaga netralitas

Selain itu, kata dia, para petugas keamanan juga harus netral.

Menurutnya, sikap tersebut telah diserukannya berkali-kali.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf usai meninjau Posyandu dan memberikan paket sembako kepada masyarakat di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi pada Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Belum Genap Seminggu Dilantik, Jokowi Ajukan KSAD Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

"Tentu saya sebagai wakil presiden, saya menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur. ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," kata dia.

Selain itu, ia juga mengangkat soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Penjabat-Penjabat Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/10/2023) kemarin.

Ma'ruf juga mengungkit peringatan yang disampaikan presiden dalam forum tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ma'ruf, presiden mengancam akan mencopot Penjabat-Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP Tidak Pecat Jokowi dan Gibran, Publik Menilai Ada Dugaan Membuat Playing Victim

"Kemarin presiden juga sudah bicara di depan PJ-PJ itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot. Jadi netralitas ini sudah kita suarakan, disuarakan di mana-mana," kata dia.

"Jadi kemudian juga dalan pertemuan dengan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Kita dorong terus. Jadi kalau ada yang tidak netral, presiden sendiri mengatakan PJ itu akan dicopot," sambung dia.

Presiden Kumpulkan Seluruh Penjabat Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, (30/10/2023).

Mereka yang hadir yakni 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Dalam arahannya, Jokowi meminta para Pj Kepala Daerah memberikan dukungan kepada para penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah masing masing. 

Namun Presiden mengingatkan agar Pj Kepala Daerah untuk tidak melakukan intervensi.