Kesal Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, Hasto: Diskriminasi dan Menciderai Rasa Keadilan

Jokowi menyebut bahwa pencopotan baliho bakal Capres itu sebagai bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap bakal Capres.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023) seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun begitu, Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Baca juga: VIDEO : Presiden Jokowi Cuma Terkekeh saat Ditanya Soal Hubungannya dengan Megawati di PDIP saat Ini

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

Kemarahan PDIP

DPP PDIP bereaksi keras atas pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai itu tak patut dilakukan.

Pencopotan yang dilakukan Satpol PP Bali itu diduga kuat karena Prsiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di sekitar area tersebut.

Baca juga: Survei Terbaru Pilpres 2024 Bikin Senewen PDIP, Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan AMIN

Menurut Komarudin, Bali merupakan salah satu basis PDIP atau disebut kandang Banteng.

Komarudin pun meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).