Biasanya Berbeda Pandangan, Musni Umar Kini Dukung PDIP Ajukan Hak Angket MK, Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres menuai kontroversi.

Sejumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Ketua MK, Anwar Usman pun dilayangkan banyak pihak.

Mereka menilai putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu sarat akan kepentingan, mengingat Anwar Usman merupakan Ipar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Sementara putusan yang dibacakan Anwar Usman dalam sidang putusan di MK pada Senin (16/10/2023) itu menguntungkan Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024.

Benar saja, hanya berselang beberapa hari setelah pamannya membacakan putusan soal batas usia capres-cawapres, Gibran dipilih Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Minggu (22/10/2023).

Prabowo dan Gibran pun resmi mendaftarkan diri sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI pada Rabu (25/10/2023).

Bersamaan dengan hal tersebut, usulan hak angket terhadap MK disampaikan politisi PDIP.

Anggota DPR RI fraksi PDIP, Masinton Pasaribu bahkan menyebut putusan MK tersebut merupakan bukti dari tirani konstitusi.

Terkait hal tersebut, Musni Umar angkat bicara.

Pengamat politik sekaligsu Sosiolog itu mengaku mendukung PDIP untuk mengajukan hak angket terhadap MK.

Alasannya, apabila dibiarkan, besar dugaan MK akan membuat keputusan yang tidak adil terhadap hasil Pemilu 2024.

"PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah, saya harapkan supaya menjadi inisiator utama dilakukannya angket terhadap MK," tulis Musni Umar dalam status twitternya @musniumar pada Rabu (1/11/2023).

"Jika tidak dilakukan sekarang, maka diduga keras MK akan kembali membuat keputusan yang tdk adil terhadap hasil pemilu 2024 karena merasa aman-aman saja, tdk diapa-apakan," tambahnya.

Postingan Musni Umar pun disambut ramai masyarakat.

Beragam tanggapan pun dituliskan dalam kolom komentar statusnya.