Baliho Ganjar-Mahfud MD di Bali Diturunkan, Hasto Kristiyanto: Itu Mencederai Rasa Keadilan

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal penurunan baliho Ganjar-Mahfud MD dan atribut partai di Bali.

Hasto menilai bahwa penurunan baliho dan atribut partai merupakan bentuk politik diskriminasi.

Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto usai menghadiri rapat Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud (TPN GM) di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

"Suatu hal yang mendapat respons sangat luas dari masyarakat, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto.

Menurut Hasto, penurunan tersebut mencederai rasa keadilan berekspresi dalam demokrasi. 

Baca juga: Jokowi Tertawa Saat Ditanya Soal Kekecewaan PDIP, Hasto Kristiyanto: Bagus, Presiden Bisa Tertawa

Baca juga: Unik! Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Berdebat Soal Umur Usai Makan Siang dengan Presiden Jokowi

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud MD Gelar Rapat Hari Ini, Jumlah Anggota Bakal Bertambah, Ada Siapa Saja?

Pasalnya, atribut tersebut dipasang karena PDIP dan pasangan calon menjadi peserta pemilu yang telah dicatat oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU).

"Baliho Pak Ganjar-Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," ucap Hasto.

Hasto menyinggung soal pengumpulan kepala daerah dengan penurunan baliho.

Dia mengatakan jika ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan secara berlebihan.

"Kami kan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang. Sehingga tidak perlu hal-hal berlebihan dilakukan apalagi itu sifatnya diskriminatif. Tetapi sisi antitesanya muncul suatu gerakan pemilu jurdil," jelas Hasto.

Hasto juga turut merespons soal riak netralitas yang disampaikan Jokowi pada waktu lalu melalui pertemuan bersama penjabat kepala daerah.

BERITA VIDEO: Presiden Jokowi Cuma Terkekeh saat Ditanya Soal Hubungannya dengan Megawati di PDIP saat Ini

Hasto Kristiyanto: Bagus, Presiden Bisa Tertawa

Hasto Kristiyanto juga buka suara terkait isu kekecewaan PDIP terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kekecewaan itu menyusul ditunjuknya anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ketika ditanyai soal kekecewaan itu, Presiden Jokowi hanya tertawa mendengar isu tersebut.

Momen itu terjadi ketika Presiden Jokowi mendapat pertanyaan dari wartawan saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Bulan, Gianyar, Bali, Selasa, (31/10/2023).

Menanggapi tawaan Presiden Jokowi, Hasto Kristiyanto pun ikut tertawa kecil.

"Ya, bagus, Presiden (Jokowi) bisa tertawa," kata Hasto kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Hasto juga mengaku tak mau berkomentar lebih jauh.

Baca juga: VIDEO : Presiden Jokowi Cuma Terkekeh saat Ditanya Soal Hubungannya dengan Megawati di PDIP saat Ini

Baca juga: Jokowi dan Keluarganya Meninggalkan PDIP, Hasto Kristiyanto: Itu Benar Terjadi, Kami Ditinggalkan

Baca juga: Jadi Cawapres Prabowo, Begini Jawaban Gibran Rakabuming saat Didesak Mundur dari PDI Perjuangan

Sebelumnya, sejumlah elite PDIP menyatakan kekecewaannya setelah Presiden Jokowi mengambil sikap politik yang dianggap berbeda.

Rasa kecewa ini berawal ketika anaknya yang juga Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu yang bersuara lantang soal kekecewaan itu adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam keterangan persnya, dia menyebut partainya sudah memberikan privilese tapi kemudian ditinggalkan.

"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," jelas Hasto.

Awalnya, PDIP yakin Jokowi dan keluarganya tak akan melakukan manuver politik melawan partai yang membesarkannya.

Tapi, kekhawatiran itu justru terjadi setelah partai berlambang banteng tersebut bekerja keras memenangkannya di lima pilkada dan dua pilpres.

BERITA VIDEO: Gelar Rapat Hari Ini, TPN Ganjar Mahfud MD Bakal Tambah Anggota, Siapa Saja?

Nusron Wahid: Ini Fakta, Bukan Drakor Politik

Sementara itu, politikus Partai Golkar Nusron Wahid merespon pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang mengaku khawatir jika PDIP memecat Gibran Rakabuming Raka akan muncul narasi dizalimi.

Nusron mengatakan, narasi tersebut memang benar adanya. Bukan hanya sekedar gimmick atau intrik belaka.

"Soal narasi 'saya dizalimi', ini fakta bukan 'drakor politik', sehingga tidak pakai narasi dan skrip drama. Semua jalan atas dasar fakta saja," kata Nusron dalam keterangannya pada Rabu (1/11/2023).

Nusron pun mempersilakan, jika PDIP ingin memecat Gibran.

Karena menurutnya, kewenangan itu merupakan ranah internal PDIP.

"Kalau mau dipecat ya monggo. Itu hak dan urusan internal PDIP. Tidak usah dibuat melankolis," ujar dia.

Lebih jauh, Anggota Komisi VI DPR RI itu menyebut Gibran adalah sosok gentleman yang siap menerima segala keputusan partai.

"Mas Gibran politisi gentlemen, dengan segala keputusan. Mas Gibran mendatangi Mbak Puan dan pamit baik-baik. Karena ada panggilan dari rakyat untuk menjawab kebutuhan kepemimpinan Indonesia," terangnya.

Baca juga: Tak Hanya Batalkan Putusan Batas Usia Capres, Paman Gibran Bakal Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Baca juga: Viral Enuh Nugraha-ODGJ Lulusan ITB, Dulu Berprestasi dan Karir Cemerlang Sebelum Ditinggal Kekasih

Nusron juga menyinggung soal Gibran yang disebut tidak tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ia mengatakan, yang dilakukan Gibran saat ini merupakan bentuk rekonsiliasi nasional untuk melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi.

"Soal tegak lurus dengan arahan Bu Megawati, apa yang dilakukan Mas Gibran adalah bagian dari upaya untuk melaksanakan proses rekonsiliasi nasional dengan antar kelompok bangsa Indonesia dan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi," tukasnya.

Alasan PDIP Tak Pecat Gibran

PDIP hingga kini belum secara terang-terangan memecat Gibran dan hanya memintanya mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) miliknya.

Permintaan mengembalikan KTA disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kantor Sekolah PDIP, Jakarta pada Sabtu (28/10/2023).

"Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy (Ketua DPC PDIP Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo), Solo, kalau orang Timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya," ujar Basarah di Kantor Sekolah Partai PDIP, Sabtu, (28/10/2023), dikutip dari Tribunnews.

Menurut Basarah, Gibran telah keluar dari PDIP setelah menerima pinangan sebagai cawapres Prabowo.

"Rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri."

Basarah mengatakan tak diperlukan surat resmi untuk memberhentikan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dari keanggotaannay di PDIP.

"Jadi, tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," ujarnya menjelaskan.

Basarah berujar di dalam organisasi apa pun, termasuk partai politik, terdapat aturan main yang harus dipatuhi.

Dia meyakini Gibran sebagai kader PDIP pasti memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

Di samping itu, Basarah berujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempunyai hak prerogratif untuk memutuskan pasangan capres dan cawapres yang diusung menurut amanat kongres.

"Bu Mega menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan oleh kongres untuk memutuskan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai capres dan cawapres."

PDIP Bersedih

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan, jika saat ini partainya dalam suasana sedih, terluka dan perih. 

Hasto mengatakan, banyak kader hingga simpatisan tak percaya perihal kondisi hubungan partai dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).

Hasto mengungkapkan, partainya memberikan keistimewaan atau privilege kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarga. 

Namun, pemberian tersebut ditinggalkan Jokowi dan keluarga.

"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi," kata Hasto. 

"Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," sambungnya. 

Menurut Hasto, seluruh simpatisan, anggota dan kader sepertinya belum selesai rasa lelahnya, setelah berturut-turut bekerja dari lima pilkada dan dua pilpres kepada Jokowi.

"Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dll beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," pungkasnya. 

Pendapat Pengamat

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memberikan pendapatnya mengenai alasan PDIP enggan memecat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai. 

"Gibran dengan sadar diri harusnya menyerahkan KTA-nya. Nah, itu kira-kira bahasa yang ingin disampaikan Bung Basarah," kata Burhanuddin dikutip dari video di kanal YouTube Kompas TV, (30/10/2023).

Menurut Burhanuddin permintaan penyerahan KTA itu dan tudingan pembangkangan adalah penegasan dari PDIP bahwa Gibran sudah melewati batas. Akan tetapi, PDIP tetap enggan memecat Gibran.

"Saya lihat emang PDI Perjuangan sangat berhati-hati dalam merespons drama mengenai Gibran," kata Burhanuddin yang menjadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI).

Dia mengatakan ada dua hal yang harus dipertimbangkan PDIP jika benar-benar ingin memecat Gibran.

Pertama ialah ketergantungan PDIP pada elektabilitas atau approval rating (tingkat kepuasan) Jokowi.

Menurut survei terakhir IPI terdapat 24 persen pemilih yang memilih PDIP karena menyukai sosok Jokowi.

Jika hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarganya memanas, dan hal dilihat masyarakat, PDIP justru akan merugi.

Yang kedua ialah jika Gibran dipecat, PDIP khawatir nantinya akan muncul narasi penzaliman sehingga memunculkan efek melodramatik yang justru menguntungkan Gibran.

"Makanya narasinya adalah meminta Mas Gibran untuk sadar diri untuk menyerahkan KTA, tetapi tidak dipecat secara eksplisit," kata Burhanuddin.

"PDIP tidak ingin menjadi pihak pertama yang dianggap memecat Gibran karena menurut saya, sih, Gibran juga sudah siap pada skenario jika dipecat. Tetapi kemungkinan besar PDI Perjuangan tidak melakukan itu karena dua alasan tadi."

Burhanuddin juga menyarankan PDIP agar tidak terlihat begitu sedih.

Kata dia, jika PDIP terus membicarakan Gibran, hal itu justru akan mengesankan bahwa PDIP terlalu kecewa dan patah hati.

"Jadi, terkesan meraung-raung setelah ditinggal kekasih pergi," ucapnya. (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News