Pilpres 2024

Ini Jawaban Presiden Joko Widodo yang Telah Dianggap Menyakiti dan Mencederai PDIP

Presiden Jokowi menghindari polemik dengan PDIP terkait dirinya dituding telah meninggalkan dan menyakiti partai moncong putih.

Editor: Rusna Djanur Buana
dok. Sekretariat Presiden via kompas.com
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Bulan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo enggan berpolemik dengan PDI Perjuangan.

Presiden tidak mau ambil pusing dengan pernyataan sejumlah elit PDIP yang menyebut dia telah meninggalkan partainya.

Seperti diberitakan sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kader banteng tengah berduka karena ditinggalkan Jokowi.

Menurut dia, akar rumput PDIP awalnya tidak percaya Presiden Jokowi akan meninggalkan partai yang membesarkan namanya.

Hasto pun menyatakan para kader tak percaya bahwa Jokowi akan meninggalkan PDIP.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (29/10/2023).

Namun, kata Hasto, dengan kondisi yang saat ini terjadi, PDIP merasakan sedih yang mendalam.

Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan oleh akar rumput dan seluruh simpatisan PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat sebagai Kepala Negara.

Baca juga: Gibran Resmi Cawapres Prabowo, Ganjar Pranowo: Mari Bertarung secara Fair dan Sehat

Menanggapi hal itu Presiden enggan berkomentar panjang saat ditanya wartawan di tengah-tengah kunjungannya ke Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

"Saya enggak ingin mengomentari," ujar Jokowi dilansir dari keterangan resmi, Selasa.

Presiden justru menjawab panjang lebar tentang makan siang bersama dengan tigal bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023).

Menurut Presiden, dia mengajak para bakal capres menjalani tahapan pemilihan umum (pemilu) secara damai. Presiden juga menekankan agar capres tidak membuat kampanye negatif.

"Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah memfitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan," ungkap Jokowi.

"Tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu. Rakyat menginginkan itu," ujarnya.

Atribut PDIP dan Ganjar dicopot

Ratusan baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berikut bendera PDIP hilang serentak begitu Jokowi tiba di Bali.

Sebelumnya bendera PDIP dan baliho bergambar Ganjar-Mahfud terpampang di setiap sudut dan sisi jalan.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi angkat bicara, terkait pembersihan bendera PDIP dan baliho bergambar Ganjar-Mahfud.

Bukan tanpa alasan penurunan bendera dan baliho Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan penurunan Baliho itu atas instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan pada Selasa (31/10/2023) seperti dikutip Kompas.com.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan netralitas selama kepala negara melaksanakan kunjungan kerja di lokasi tersebut.

Baca juga: Pengamat: Jika Pilih Gibran sebagai Cawapres, Prabowo Terjebak dalam Killing Ground, Mudah Dihabisi

"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya. Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya.

Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," kata dia.

Ratusan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP di Bali yang dicopot Satpol PP saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sana.
Ratusan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP di Bali yang dicopot Satpol PP saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sana. (Tribun Bali/ I Wayan Eri Gunarta)

"Termasuk baliho ada gambarnya Pak Jokowi pun yang di baliho PSI, kita cabuti juga deket Bendega (Renon) tidak masalah itu, perintahnya begitu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kita," kata dia.

Ia mengatakan penurunan atribut politik ini hanya untuk sementara dan akan dipasang kembali usai Jokowi dan rombongan meninggalkan lokasi kunker.

"Kita netral aja kaitan dengan atribut partai kita cabuti sementara. Kan mencabuti bukan merusak, baik-baik kita. Nanti setelah itu silahkan dipasang kembali kita.

Enggak merusak kok. Karena itu kita melaksanakan tugas sesuai amanah saja, arahan saja," tuturnya.

Banteng diam itu berbahaya 

Menanggapi hal itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun menegaskan bahwa partainya akan melawan pihak yang berupaya mengganggu dan menjadi provokator.

"Banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng," kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu, banteng itu cuma kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," ujar dia.

Komarudin mengeklaim bahwa hingga kini Bali merupakan kandang PDIP.

Maka dari itu, menurut dia, PDIP di Bali perlu melakukan investigasi lanjutan untuk menelusuri maksud pencopotan baliho tersebut.

"Saya bisa melihat ke bawah, (pencopotan baliho) sebagai sebuah provokator, masa kadang orang bisa berani sekeras itu," ujar dia.

Komarudin berdoa agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berjalan lancar dan adil. Dia tak ingin proses Pilpres 2024 berjalan atas kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kita harus berdoa supaya semua proses, semua kepentingan, semua urusan pribadi, kelompok dibatasi, supaya pemilih ini berjalan dengan baik," ucap dia.

PDIP terima keputusan Gibran
Secara terpisah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan partainya menerima keputusan politik Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Sikap menerima ini disampaikan Puan saat berdiri berjejer di samping Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Hal ini terjadi usai keduanya mengikuti jalannya sidang rapat paripurna, di mana keduanya diketahui adalah pimpinan DPR.

Mulanya, Puan ditanya tentang status keanggotaan Gibran sebagai kader PDIP pasca menjadi cawapres Prabowo.

"Baik-baik saja, sudah jadi cawapresnya Mas Prabowo," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Wartawan menanyakan lebih lanjut alasan PDIP tak mempersoalkan langkah Gibran itu.

"Yang saya, bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Mas Gibran cawapres Mas Prabowo," ujarnya lagi.

Eks Menko PMK ini kemudian menyolek Dasco yang berdiri berjejer dengannya. Puan bertanya pada Dasco sebagai pembenaran bahwa Gibran sudah resmi mendaftarkan diri menjadi cawapres Prabowo ke Komisi Pemilihan Umum minggu lalu.

Baca juga: Jika Ketua MK Dinyatakan Bersalah, Prabowo Cuma Punya Satu Hari untuk Ganti Gibran

"Ya kan Pak Dasco, sudah daftar kan?" tanya Puan.

"Iya," jawab Dasco dengan mengangguk dan senyum tipis.

Puan kemudian kembali menyinggung kapasitasnya sebagai Ketua DPR terkait Pemilu 2024.

Dia berkomitmen bahwa semua pimpinan dan anggota DPR akan mensukseskan gelaran Pemilu dan Pilpres 2024.

Sebagai informasi, Gibran diresmikan menjadi bakal cawapres Prabowo beberapa pekan lalu. Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal PDI-P Merasa Ditinggalkan, Jokowi: Saya Enggak Ingin Komentari"

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved