Aktivis Antikorupsi Sesali Putusan MK: Karena Gibran Semua Masalah Beres Berkat Nepotisme

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - National Corruption Watch (NCW) menyoroti majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Menurut Ketua Umum DPP (NCW), Hanifa Sutrisna, hal tersebut menandakan adanya kuasa relasi guna melanggengkan politik dinasti.

Baca juga: Soal Dinasti Politik, Andreas Hugo Pareira Senggol Prabowo: Megawati tak Paksa Anak Jadi Capres

Pihaknya juga menyoroti adanya kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hari ini kita kembali dipertontonkan opera oligarki di dunia perpolitikan Indonesia," ujar Hanif, kepada wartawan, Kamis (26/10/2023).

"Kami DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensi yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif)," lanjutnya.

Kekhawatiran akan ketidaknetralan dari Ketua MK, kata Hanif, membuat publik ragu dengan lembaga penegak hukum konstitusi ini.

Baca juga: Jokowi Restui Gibran, PDIP Takut Pecat, Olly Dondokambey: Itu Hak Orang, Masak Kita Permasalahkan

"Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, ke mana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?" ucap Hanif.

Ia mengatakan, majunya Gibran sebagai cawapres menunjukkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuasaan dan nepotisme, karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi,” katanya.

Hanif turut menyoroti saat Kaesang Pangarep yang merupakan adik dari Gibran dilantik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Kami duga keras ini adalah bentuk gratifikasi berupa privilege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi," tuturnya.

"Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” lanjut Hanif.

Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, putra sulung Presiden Jokowi itu tidak patuh pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti dan beralih itu hal yang biasa," jelas Komarudin Watubun dalam keterangannya dikutip, Jumat (27/10/2023).

Komarudin menyesalkan Gibran tidak tegak lurus dengan keputusan partai.