Didatangi Din Syamsuddin, Ahmad Syaikhu Sebut PKS Optimis Anies-Gus Imin Menang di Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM - Seorang tokoh bangsa, Prof. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin temui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu.

Ahmad Syaikhu pun menerima kunjungan Din Syamsuddin bersama perwakilan pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam, di Kantor DPTP PKS, Kamis (26/10/2023).

Kedatangan Din Syamsuddin disambut hangat oleh Ahmad Syaikhu beserta jajaran PKS di Kantor DPTP PKS.

Ahmad Syaikhu sebut kedatangan Din Syamsuddin menguatkan sikap optimis dalam meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

Baca juga: Din Syamsuddin Sambangi Kantor DPP PKS, Bakal Kolaborasi demi Kemenangan AMIN

Baca juga: Gerindra dan PKS Minta Pemprov DKI Tingkatkan Kemandirian Pangan demi Hadapi Ancaman Krisis Pangan

Baca juga: Satpam PKS Tangerang Senang Motornya Bisa Balik Lagi, Sempat Dicuri Saat Piket

"Kami di PKS sambut baik kunjungan dari tokoh bangsa Prof Din Syamsuddin hadirnya perwakilan dari Ormas Islam mudah-mudahan dari kunjungan silaturahim ini,  ke depan makin optimis untuk kemenangan PKS dan pasangan Amin di kontestasi Pemilu 2024," ucap Ahmad Syaikhu.

Selain itu, Ahmad Syaikhu menuturkan pertemuan dengan Din Syamsuddin dan perwakilan Ormas Islam sepakat untuk menjunjung politik yang beretika dan bermartabat.

"Pertemuan dengan Prof Din Syamsuddin dan ormas Islam dan ini semakin menguatkan kami untuk tegar dalam upaya perjuangkan berpolitikan di negeri ini dengan politik yang beretika, bermartabat dan bernuansa keislaman karena PKS adalah partai Islam yang ingin mewujudkan Islam rahmatan lil alamin," ujar Syaikhu.

Syaikhu menyebut siap berkolaborasi dengan berbagai elemen tokoh bangsa demi meraih kemenangan dalam Pemilu mendatang. 

"Kami siap berkolaborasi dan menerima masukan jika ada hal-hal yang kurang dan ini menambah semangat  menghadapi Pemilu yang akan datang," ungkapnya.

"Tentu ini bukan kerja-kerja kecil ini merupakan kerja-kerja besar yang tidak hanya cukup dengan PKS sendiri tapi kerja kolektif kerja bersama saling support satu sama lain mudah-mudahan menuju pada kemenangan pada pemilu nanti," tutup dia.

Respon PKS Soal Dinasti Politik

Pemilu dan Pilpres 2024 akan menjadi sejarah terburuk Indonesia.

Karena salah satu kontestan adalah produk hasil nepotisme untuk menciptakan dinasti politik.

Siapa itu? Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui utak-atik aturan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Anwar Usman, adik ipar Jokowi, Gibran pun sah bisa ikut Pilpres 2024, karena sudah berpengalaman sebagai Wali Kota Solo.

Menyikapi sentimen negatif itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto, angkat bicara.

Hashim menegaskan tidak ada dinasti politik terkait hal tersebut.

"Maaf ya yang ngomong siapa si, harus lihat cermin dong. Saya enggak usah sebut nama-namanya tapi suadara-suadara taulah ya," kata Hashim saat menghadiri pelantikan DPC Prabowo Mania 08 Kabupaten Bekasi dan deklarasi Prabowo-Gibran di Bekasi, Minggu (22/10/2023).

Adik Prabowo itu menegaskan, Gibran menjadi bakal calon presiden tidak akan membuat suara Prabowo merosot.

Justru kehadiran Gibran bakal lebih menguatkan suara Prabowo, khususnya bagi kalangan pemilih pemula maupun anak-anak muda.

"Saya kira dulu Mas Gibran maju calon Wali Kota Solo enggak omongan itu (dinasti politik), saya kira tidak. Mas Gibran juga hasil kontestasi," ujar Hashim.

Relawan pendukung Prabowo Subianto, Prabowo Mania 08 mendeklarasikan dan melantik pengurus wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Gedung Gramd Cazamora Bekasi pada Minggu (22/10/2023).

Seusai pelantikan, mereka juga langsung deklarasi menyatakan dukungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

"Jadi ini bentuk sikap dan harapan kawan-kawan muda yang menginginkan kaum muda di 2024," ujar Ketum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer.

"Dan harapan mereka itu termanispestasikan ke Mas Gibran untuk bisa mendampingi Pak Prabowo," imbuhnya.

Dia menerangkan, banyak harapan menaruh pada pemimpin muda.

Apalagi 52 persen pemilih tahun 2024 anak muda, kaum milenial dan gen Z.

"Artinya gini, sudahlah kelompok tua ini sudah selesai. Ini masanya transisi kaum muda, hanya orang-orang yang historis yang mengikuti orkestrasi soal dinasti politik," ucap Hashim.

Sehingga, dia membantah adanya dinasti politik soal Gibran jadi calon wakil presiden.

Apalagi Gibran itu terpilih menjadi Wali Kota Solo dengan cara sangat demokratis sekali.

"Karena dia ketika memimpin Solo bukan hasil penunjukan langsung, tapi hasil pemilihan langsung," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan riwayat dinasti politik akan pudar dengan sendirinya di Indonesia.

Menurut Aboe Bakar, dinasti politik yang dimainkan oleh penguasa saat ini sudah tidak menarik lagi digunakan dalam dunia politik.

"Dinasti politik ini akan habis riwayatnya, perubahan ini akan menerkam semua hal-hal yang berbau predator," tegasnya, Minggu (22/10/2023).

"Tidak menarik, sudah lewat riwayatnya. Dinasti politik akan pudar, waktu gelombang itu akan datang, dan gelombang kemenangan bersama perubahan,” lanjutnya.

Aboe bakar mengatakan, saat ini publik sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihan dalam Pemilu.

Karena itu, pemilih akan menilai pasangan yang ideal memimpin Indonesia.

Ia lantas mencontohkan saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Aboe Bakar menyebut bahwa pada saat itu massa yang mengawal pendaftaran pasangan AMIN ke KPU RI jumlahnya lebih dari yang ditargetkan.

"Ya, gini aja deh, kami mengundang enggak kemarin acara pendaftaran? Tidak ada, cuman diumumkan. Akan tetapi, yang datang target kami 20.000 orang, rasanya lebih," ucapnya.

Menurt Aboe Bakar, itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas, dan tidak mudah terpengaruh dengan adanya dinasti politik.

Seperti diketahui, isu dinasti politik kembali mencuat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun setelah putusan MK, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selengkapnya berbunyi begini: "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

(Wartakotalive.com/M27/TribunBekasi.com/MAZ)