Gibran Tak Hadir saat Diumumkan jadi Cawapres Prabowo, Pengamat: Indikasi Terjadi Friksi Koalisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketidakhadiran Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, Minggu (22/10/2023) menuai kontroversi. 

Hal ini berbeda dengan pengumuman cawapres pasangan lainnya seperti Muhaimin Iskandar saat diumumkan cawapres Anies Baswedan dan Mahfud MD saat diumumkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

Menurut Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, ketidakhadiran Gibran dikarena ada perbedaan pendapat di antara partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. 

Ada perdebatan alot di internal Koalisi Indonesia Maju perihal cawapres pendamping Prabowo Subianto menghadapi Pilpres 2024 mendatang. 

“Ketidakhadiran Gibran di deklarasi cawapres saya nilai sebagai indikasi terjadinya friksi koalisi di tubuh Koalisi Indonesia Maju,” kata Ari kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Tolak Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Warga Sunu NTT Gelar Ritual Adat dan Doa di Depan Patung Jokowi

Ditambah lagi koalisi pendukung Prabowo yang begitu gemuk mengakibatkan para elite partai politik kesulitan menyamakan persepi dan mencapai kesepakatan soal nama cawapres.

Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari empat partai Parlemen yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Koalisi Indonesia Maju juga didukung dua partai non Parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Tidak hanya itu, ada nama-nama besar yang punya rekam jejak politik lebih berpengalaman dan juga sempat masuk bursa cawapres Prabowo.

Misalnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Erick Thohir yang namanya sejak lama disodorkan sebagai cawapres oleh PAN.

Baca juga: Gibran Resmi Jadi Cawapres Prabowo, Ganjar Mengaku Tak Khawatir Suara PDIP di Jateng Terpecah

Selain itu masih ada sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Ada pula Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris Negara.

Ditambah juga Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta yang pernah menjabat sebagai anggota sekaligus pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Salah satu tantangan yang dihadapi dari sebuah koalisi yang tambun adalah menyamakan persepsi dan kepentingan dan faktor Gibran menjadi pengganggu kesolidan di KIM,” ujar Ari.

Ari menilai, ketidakhadiran Gibran di acara deklarasi cawapres tak berhubungan dengan sopan santunnya sebagai politikus PDI Perjuangan.