Di Depan Ribuan Santri, Cak Imin Janji Prioritaskan Kemakmuran Santri, Guru dan Pondok Pesantren

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Bakal Calon Wakil Presiden (cawapres) Koalisi Perubahan,  Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji memprioritaskan kemakmuran bagi asatidz, asatidzah, guru ngaji, dan seluruh guru yang mengabdi untuk meningkatkan sumberdaya unggul, jika dirinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bersama Anies.

"Tidak boleh lagi ada guru yang tidak sejahtera. Jika saya bersama mas Anies terpilih maka itu akan diwujudkan," jelas Cak Imin saat memimpin peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Lapangan Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (22/10/2023).

Selain itu, kata dia, pondok-pondok pesantren akan mendapatkan hak-haknya.

Negara dan pemerintah akan hadir mengatasi persoalan yang dihadapi pondok pesantren.

Baca juga: Charta Politika: Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Anies-Cak Imin Diuntungkan

Dari mulai mengatasi fasilitas yang terbatas, seperti kekurangan air dan lainnya. 

"Negara dan pemerintah harus hadir menghadapi persoalan pondok pesantren dan santri," ujar Gus Muhaimin.

Menurut Gus Muhaimin, resolusi jihad adalah titik awal perjuangan panjang. Saatnya para santri hadir memimpin negeri.

Mengabdi tanpa rasa takut, tanpa pamrih agar negeri ini merdeka,  agar semua menikmati.

"Kita semua pewaris sah mutlak negeri ini, karena karya ulama. Satri harus Sanggup menjadi pewaris. Kalau kita tidak sanggup kita termasuk orang-orang yang merugi," katanya.

Baca juga: Pilpres 2024, Elektabilitas Anies-Muhaimin 28,91 Persen, Beda Tipis Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran

Cak Imin meminta para santri menguatkan tekad, menguatkan diri untuk menjadi pemimpin keumatan.

Sebagai pewaris ulama, kata dia, santri tidak boleh leha-leha, apalagi sampai lengah. 

"Siapkan diri kalian menjadi pemimpin. Pemimpin yang amanah," tegasnya.

Dia menambahkan, jangan pernah mengaku santri kalau tidak menjadi pribadi tangguh, kuat, mandiri, dan siap menjadi pemimpin. 

"Dengan spirit  santri, santri kebanggan Mbah Hasym, santri itu dititipkan tanggung jawab memimpin negeri. Dari Tegal Rejo akan lahir pemimpin republik yang siap di tempatkan di seluruh Nusantara," tutup dia. 

Elektabiltas AMIN melesat

Lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affair mengungkap fakta terbaru seputar elektabilitas capres-cawapres Indonesia.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meroket seusai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres.

Elektabilitas Anies-Muhaimin dalam survei yang berlangsung pada 17-19 Oktober 2023 menunjukkan angka 28,91 persen.

Angka elektabilitas Anies-Muhaimin berbeda tipis dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 31,32 persen.

Baca juga: Jalani Tes Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Anies Bagi Tips Sehat di Tengah Jadwal Padat

Baca juga: Tes Kesehatan untuk Nyapres, Anies Baswedan Puasa dari Jam 8 Malam

Baca juga: Musni Umar Banding-bandingkan Massa Anies & Ganjar: Bagai Bumi & Langit, Itupun Diduga Massa Bayaran

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD unggul tipis dengan angka elektabilitas 31,98 persen.

"Simulasi pertama hasilnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (28,91 persen), Ganjar Pranowo – Mahfud MD (31,98 persen) sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (31,32 persen)," begitu penjelasan Ipsos Public Affair lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (21/10/2023).

Menurut hasil temuan Ipsos, elektabilitas Prabowo Subianto meningkat ketika dipasangkan dengan Erick Thohir ketimbang Gibran Rakabuming Raka.

"Sedangkan ketika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Erick Thohir, raihan suara Prabowo Subianto-Erick Thohir adalah 37,53 persen dibandingkan dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (31,73 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (28,91 persen)."

Ipsos juga merilis hasil survei head to head antara Prabowo-Gibran melawan Ganjar-Mahfud MD.

Temuannya menunjukkan Ganjar-Mahfud unggul dengan margin yang cukup mencolok.

"Merujuk data yang ada, pada simulasi dua pasangan calon, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berhadapan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, ditemukan bahwa publik lebih memilih pasangan Ganjar-Mahfud, 48,72 persen dengan jarak suara yang cukup signifikan dengan pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka 41,67 persen,” begitu hasil survei Ipsos.

Sebelumnya Ipsos Public Affairs melakukan jajak pendapat survei terhadap 1.207 responden di 34 provinsi yang diadakan pada 17-19 Oktober 2023, dengan margin of error sebesar 2,83 persen.

Ipsos Public Affair adalah lembaga survei beroengalaman yang memiliki reputasi dunia.

Ipsos memiliki cabang di 90 negara dunia dan merupakan anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi).

Ipsos ialah lembaga survei satu-satunya di Indonesia yang masuk dalam Research Agency Worldwide (ESOMAR World Research).

Partai Golkar Target 116 Kursi DPR dan 60 Persen Suara Pilkada 2024

Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan 20 persen suara atau 116 kursi dalam Pemilu 2024.

Hal itu merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional alias Rapimnas II Partai Golkar Tahun 2023 di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

"Jadi diputuskan untuk menghadapi Pemilu 2024 Partai Golkar menargetkan 20 persen suara atau 116 kursi," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian Airlangga Hartarto juga menjelaskan, untuk Pilkada 2024 pihaknya menargetkan suara sebesar 60 persen.

Airlangga Hartarto menambahkan, keputusan Rapimnas lainnya adalah mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Diketahui, sosok Gibran sempat hadir ke DPP Partai Golkar usai pengusulan tersebut diumumkan, namun tidak bertemu langsung dengan Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Gibran juga telah menerima surat keputusan hasil rapat pleno I dalam Rapimnas terkait usulan tersebut.

"Mendukung dan mengusung Pak Prabowo Subianto sebagai bacapres dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres. Tentu tadi surat sudah diserahkan kepada Mas Gibran,"

"Dan juga dihadiri langsung oleh bapak Prabowo Subianto dan ini menjadi bahan itu pertemuan antara ketua umum," pungkasnya.

Jokowi Biarkan Gibran Dampingi Prabowo

Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres semakin menegaskan tudingan dinasti politik tengah dibangun Presiden RI Joko Widodo (Widodo).

Maka dari itu, Pakar Politik Ikrar Nusa Bhakti menyarankan agar Presiden Jokowi tidak memaksakan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Pakar Politik Ikrar Nusa Bhakti nilai, Presiden Jokowi yang memimpin Indonesia selama 2 periode seharusnya akhiri masa jabatannya dengan meninggalkan warisan yang baik.

"Presiden Jokowi itu sudah bagus, warisan pembangunannya sudah bagus, pendapatan perkapita sudah baik, dia membangun Papua, maka sebaiknya meninggalkan warisan yang baik dan smooth landing," kata Ikrar, Kamis (19/10/2023).

Ikrar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat politis demi kepentingan pihak tertentu.

"Politisasi MK itu kental sekali. MK sudah menjadi lembaga yang melakukan yudisialisasi terhadap hal-hal yang berbau politik. Dan jangan menyalahkan kalau orang mencurigai putusan ini ada kepentingannya Gibran," papar Ikrar.

Ikrar mengatakan, putusan MK itu seolah memperlihatkan terdapat sinyal kuat buat menjaga kepentingan kekuasaan dari penguasa, dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat.

"Seperti seolah jadi raja menurunkan ke putra mahkota," ucap Ikrar.

Dia mengatakan, jika Presiden Jokowi menegaskan sikapnya dengan melarang Gibran supaya tidak berlaga dalam Pilpres 2024, maka kemungkinan sikap rakyat akan melunak.

Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, maka menurut Ikrar bisa memicu kegaduhan baru dalam perpolitikan Tanah Air, dan berikan contoh buruk dalam proses demokrasi.

"Kalau enggak, ini bukan mustahil terjadi perlawanan rakyat. Bukan dalam artian amuk massa, tapi mereka kemungkinan akan berbalik, dari yang tadinya mendukung menjadi muak. Bisa-bisa akhir jabatannya hard landing, atau bisa jadi crash landing," ujar Ikrar.

Ikrar mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya menyadari jika tidak tegas maka pemerintahan mendatang dan masyarakat yang harus membayar mahal atas kerusakan yang ditimbulkan dari permainan politik melalui proses hukum.

Padahal menurut Ikrar, bangsa Indonesia sudah sepakat untuk tidak kembali ke masa pemerintahan yang kelam setelah Reformasi 1998 dan menuju kematangan demokrasi pada 2039.

"Tapi kalau sekarang terjadi seperti ini, ini namanya dia memutarbalikkan reformasi. Padahal di 1998 kita sepakat ini adalah point of no return."

"Bayangkan kalau kita kembali ke titik nol dalam persoalan politik. Itu lama mengembalikannya dan menghabiskan banyak uang," ujar Ikrar.