Ketum PBB Yusril Tak Yakin Besok Deklarasi Prabowo-Gibran: Tidak Mungkin Dicampur dengan Hari Santri

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Usai diusung Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Pertemuan itu di kediamannya di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2023). 

Yusril dan Gibran bertemu pada pukul 16.00 WIB dan berlangsung selama satu jam.

“Pembicaraannya silaturahmi saja. Kami ucapkan selamat kepada beliau yang telah dipilih, akan disahkan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), dan sebentar lagi akan dideklarasikan,” kata Yusril.

Yusril berujar bahwa partainya sepakat dengan Partai Golkar untuk mendukung Gibran menjadi bakal calon RI-2.

Yusril mengaku sudah menyampaikan kepada Gibran bahwa dirinya siap membantu berbagai urusan terkait hukum yang dibutuhkan selama masa pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga masa kampanye.

“Itu saya bersedia membantu beliau mengenai aspek-aspek hukum politik, yang barangkali saya punya pengetahuan dan pengalaman soal itu,” ujar Yusril. 

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka Mengaku ke Puan Maharani Ikut Kontestasi Pilpres 2024: Semalam Sudah Ketemu

Baca juga: Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra Sudah Urus SKCK, Sinyal untuk Jadi Cawapres Prabowo Subianto?

Baca juga: Alasan Bupati Konawe Utara Dorong Yusril Ihza Mahendra Jadi Cawapres untuk Capres Prabowo Subianto

Terkait pengumuman cawapres, Yusril berpandangan, terkait kemungkinan deklarasi Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju tak akan berlangsung di Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

Menurutnya, besok itu merupakan peringatan Hari Santri dan tak akan digunakan untuk momen politik.

“Tidak mungkin dicampur dengan Hari Santri kan,” imbuhnya.

Yusril: Sebaiknya Gibran Menolak

Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra turut memberikan komentar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang usia capres-cawapres.

Menurut Ilham, KPU selaku penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) tidak memiliki kewenangan tindakan hukum terkait putusan tersebut.

Baca juga: Protes Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Kepung Istana Negara, Sebut Jokowi sebagai Penghianat

"Kalau saya memang setuju dengan apa yang disampaikan sama KPU ya," kata Ilham di Universitas Indonesia, Sabtu (21/10/2023).

"Bahwa KPU RI kemudian tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun terhadap apapun keputusan MK," sambungnya.

Untuk itu, KPU harus melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Nah disesuaikan frasanya sesuai apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, terlepas dari kontroversinya," ungkap Ketua KPU periode 2021.

Baca juga: Ahli Hukum UI Anggap Hakim MK Sembrono dan Inkonsisten, Hari ini BEM 50 Kampus Kepung Istana Negara

Pendapat Ilham tersebut didasarkan pada wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan UU yang berlaku.

"Karena KPU hanya sebagai penyelenggara dan penyelenggara berdasarkan perundang-undangan yang ada," pungkasnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan ia tidak akan maju sebagai calon wakil presiden jika menjadi Gibran Rakabuming Raka, pasca putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena menurut Yusril putusan itu akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran.

Gibran, yang kini menjabat Wali Kota Solo, kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang hingga kini masih digaungkan untuk mendampingi Prabowo.

"Menyadari bahwa ini akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sekarang dan di kemudian hari maka dengan jiwa besar saya tidak akan memanfaatkan putusan ini, saya akan memutuskan tidak akan maju," kata Yusril di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Menurut Yusril jika Gibran mampu menolak tawaran menjadi cawapres maka hal tersebut menunjukkan sikap berjiwa besar dari seorang negarawan.

"Saya kira orang akan melakukan hormat setinggi-tingginya sudah diberi kesempatan, dia enggak mau menggunakan, artinya dia berjiwa besar dan dia seorang negarawan," kata Yusril.

Lebih lanjut pakar hukum tata negara menyampaikan, putusan MK adalah putusan problematik dan ada penyelundupan hukum.

Yusril menilai karena dari hasil putusan tersebut mengatakan mengabulkan sebagian saja.

Adapun putusan yang dimaksud adalah putusan dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dikabulkan sebagian pada Senin (16/10/2023).

"Kalau ditanya kepada saya ini problematik atau tidak, iya, penyelendupan hukum macam-macam," ujarnya.

"Boleh saya katakan putusan ini mengandung sebuah cacat hukum yang serius, putusan ini bahkan mengandung sebuah penyelundupan hukum karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian," jelas Yusril.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News